Katakepo.blogspot.com - JAKARTA, Membanjirnya mobil murah di
Jakarta dikhawatirkan akan menambah kemacetan di Ibu Kota. Namun, Wakil
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki alternatif untuk
mengatasinya.
Menurut Basuki, sistem zonasi parkir, pengadaan ratusan bus sedang, pengadaan bus gratis, dan penerapan
electronic road pricing
(ERP) bisa menjadi alternatif jangka pendek untuk menangkal kemacetan.
Dia yakin, jika aturan itu diberlakukan, kemacetan di Jakarta bisa
berkurang.
"Mereka juga masih produksi, dan bus kita juga masih
produksi. Bisalah," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (16/9/2013).
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat soal mobil murah dengan
kebijakan Pemprov DKI mengatasi kemacetan dapat berjalan beriringan.
Basuki menjelaskan, DKI sedang mengejar pengadaan bus sedang melalui
e-catalog
oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Apabila tidak melalui LKPP dan tetap melalui kebijakan lelang tender,
itu akan menghabiskan waktu dan sering gagal. Sementara pembelian barang
melalui LKPP dapat langsung membeli dalam jumlah besar.
Salah
satu contoh kegagalan lelang tender adalah pengadaan bus sedang.
Awalnya, pengadaan 1.000 bus sedang ditargetkan hingga akhir tahun ini.
Namun, karena proses lelang yang rumit, lama, dan menemui kegagalan,
maksimal hingga akhir tahun, DKI hanya bisa mengadakan bus sedang
maksimal sekitar 400 bus.
"Kalau pengadaan bus saja kita sudah
bisa membeli sampai 50 bus, kita sudah bisa memenuhi jalan utama per 10
menitnya," kata Basuki.
Selain pemberlakuan berbagai sistem itu,
Pemprov juga tengah menggodok menerapkan tarif Rp 6.000-8.000 per
jamnya jika mobil murah sudah
on the road. Tarif parkir
on street dan
off street, menurutnya, harus dibedakan tarifnya.
Tarif parkir
on street harus jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif parkir
off street.
Upaya tersebut dilakukan agar warga memarkirkan kendaraan pribadi
mereka di gedung-gedung dan melanjutkan perjalanan mereka menggunakan
kendaraan umum.
Penerapan tarif parkir
on street yang mahal juga merupakan upaya untuk menghindari parkir liar dan kemacetan Ibu Kota. Selain penerapan tarif
on street
yang mahal di tengah Kota Jakarta, DKI juga akan menerapkan ERP atau
jalan berbayar. Menurut Basuki, jalan berbayar itu tarifnya bisa
mencapai Rp 100.000. Dengan itu, warga akan semakin sungkan untuk
melintas di tengah kota.
Aturan mengenai
low cost and green car
(LCGC) ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin)
Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Permenperin
itu merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau
low emission carbon
(LEC) yang telah diatur ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2013 tentang kendaraan yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
(PPnBM).
Peraturan itu antara lain menyebutkan tentang
keringanan pajak bagi penjualan mobil hemat energi. Hal ini memungkinkan
produsen mobil menjual mobil di bawah Rp 100 juta. Dengan peraturan
itu, mobil dengan kapasitas di bawah 1.200 cc dan konsumsi bahan bakar
minyak paling sedikit 20 km per liter dapat dipasarkan tanpa PPnBM.
