Katakepo.blogspot.com - Pengembangan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel perlu perhatian
lebih dari pemerintah. Peneliti Pusat Penelitian Energi Institut
Teknologi Bandung (PPE ITB), Tatang Hernas Soerawidjaja, mengatakan
perhatian tersebut dapat diwujudkan dengan pengalokasian subsidi bagi
bahan bakar terbarukan ini.
Menurut dia, para pengambil kebijakan serta pengelola keuangan di
negeri ini belum memandang industri biofuel ini sebagai industri masa
depan. Biofuel merupakan sesuatu yang masih muda yang harus didukung
dengan subsidi.
Untuk mengembangkan biofuel, Indonesia perlu berguru kepada Brazil.
Sebab di negara ini memiliki keunggulan dalam pengembangan biofuel
antara lain adanya bunga rendah untuk pendanaan dari bank pembangunan
lokal untuk perkebunan, adanya pusat riset untuk perkebunan tebu.
Untuk produksi biodiesel pada tahun 2008 mencapai 1.238.300 kiloliter
sementara untuk bioethanol mencapai 144.500 kiloliter. Sedangkan untuk
target bauran energi hingga tahun 2025 untuk biodiesel mencapai 9,25
juta kiloliter dan untuk bioethanol mencapai 4,3 juta kiloliter.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pihaknya baru
bisa memasukkan 7,5 persen unsur alami dalam produk solar mereka.
Sementara, untuk premium, baru 2,5 persen memiliki kandungan ethanol.
Karen yakin, jika pemerintah memiliki kemauan politik mengubah bahan
bakar minyak (BBM) fosil menjadi berbasis bio. Syaratnya, semua
perusahaan migas, tak cuma Pertamina, dikenai kewajiban serupa. Termasuk
industri hilir, seperti PLN.
Dari perhitungan Pertamina, seandainya biofuel menggantikan sebagian
bahan baku premium dan solar, penghematan yang tercipta cukup besar.
"Misalnya bisa efektif meningkatkan kandungan 20 persen untuk biosolar,
maka satu tahunnya Pertamina bisa tidak mengimpor 3 juta kiloliter yang
senilai USD 2,5 miliar atau Rp 30 triliun. Penghematan ini yang ingin
saya kejar," kata Karen.
Namun saat ini, pengembangan biofuel di Indonesia masih saja
terbentur masalah yang menghambat. Peran pemerintah dibutuhkan sebagai
pemecah masalah yang ada.
Lalu apa saja keuntungan jika Indonesia menggunakan BBN? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.
1. Serap tenaga kerja
Pengembangan yang baik terhadap tanaman bahan baku pembuatan biofuel
(bahan bakar nabati) akan mampu menyerap tenaga kerja terutama di bidang
pertanian dan pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan.
Pengembangan di sini maksudnya adalah melakukan penanaman tanaman
bahan baku untuk produksi biofuel dalam skala besar seperti jarak pagar,
tebu, singkong, kelapa sawit dan lainnya, kata anggota Tim Nasional
Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan
dan Pengangguran, Hendi Kariawan.
Pria yang juga pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas
Islam Negeri Jakarta ini mengatakan, orientasi dari rencana ini adalah
dengan melakukan penanaman tanaman bahan baku produksi biofuel itu
seluas-luasnya sehingga akan membutuhkan banyak tenaga kerja.
Dia mengatakan, rasio antara luas areal penanaman dan tenaga yang
dibutuhkan adalah setiap dua hektar lahan membutuhkan satu orang
pekerja.
Dapat dibayangkan berapa juta orang tenaga kerja yang bisa diserap,
bila katakanlah sampai tahun 2010 telah bisa dibuka lahan tanaman
biofuel seluas lima juta hektar, ini berarti 10 juta orang akan
mendapatkan pekerjaan baru, katanya.
Angka 10 juta orang itu baru hitungan tenaga kerja yang langsung
bekerja di lahan pertaniannya saja, belum termasuk yang berada di
industri pembuatan biofuel, penyuplai pupuknya, pengangkut hasil panen
dari lahan ke pabrik dan lainnya.
Dia mengatakan, hal itu dimungkinkan karena kebutuhan akan biofuel
akan semakin besar seiring dengan semakin sedikitnya cadangan minyak
dunia.
2. Harga bersaing
Kementerian ESDM tahun lalu menyatakan siap mendorong peningkatan
penggunaan produk turunan kelapa sawit, yaitu biofuel. Kementerian
Perdagangan berharap aturan itu bisa dijalankan industri Tanah Air agar
ketergantungan pada solar bisa berkurang.
Berdasarkan data Kemendag, impor solar non-subsidi termasuk yang
menyebabkan defisit perdagangan migas tahun lalu mencapai USD 5,6
miliar. Kemendag percaya industri mau beralih memakai biofuel dari sawit
itu. Sebab, harganya saat ini lebih murah dari solar industri.
Harga biofuel sawit dibandingkan dengan minyak solar non-subsidi itu
sangat kompetitif, tegas Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi.
3. Produksi melimpah
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) percaya penggunaan
biodiesel dan bioethanol, sangat mungkin dilakukan pemerintah mengingat
Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar sedunia. Produksi bahan
bakar nabati ini bakal murah, sebab sekitar 75-80 persen biaya produksi
berasal dari biaya bahan baku. Dan faktanya harga CPO saat ini cukup
bagus di pasar internasional sebesar Rp 7.500 per liter.
CPO jauh lebih menarik dan pasti memperoleh keuntungan lebih besar,
meski saat ini sudah ada insentif dari pemerintah sebesar Rp 3.000. Dan
Indonesia sudah CPO terbesar di dunia sebesar 23 juta ton. Indonesia
ibarat timur tengah bahan bakar nabati, kenapa tidak menikmati berkah
yang ada, kata Deputi Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM)
Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto.
4. Tingkatkan rasio daerah teraliri listrik
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menilai teknologi
energi di Indonesia patut meniru Jepang. Deputi Teknologi Informasi
Energi dan Material (TIEM) Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT),
Unggul Priyanto, menyatakan penilaian ini lantaran Jepang dapat
memanfaatkan energi terbarukan secara efektif.
Sebagai contoh, dalam meningkatkan rasio elektrifikasi. Hanya 60
persen yang kita punya, sedangkan Jepang itu sudah mampu memiliki rasio
elektrifikasi 100 persen sehingga dia dapat mencukupi kebutuhan listrik
sepenuhnya di negaranya, ujarnya.
Dia menambahkan, memang untuk meningkatkan rasio elektrifikasi
Indonesia tidaklah mudah. Sebab, pembangkit listrik di Indonesia
mayoritas masih menggunakan energi fosil sehingga menyebabkan kebutuhan
BBM besar. Padahal biaya konsumsi BBM tidak murah.
Kadang-kadang orang susah menerima, faktanya seperti ini. Mau
meningkatkan rasio elektrifikasi pasti konsumsi solarnya PLN naik, jelas
dia.
5. Tekan defisit neraca perdagangan
Upaya untuk mengerem impor Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia
tidak mudah. Pasalnya, konsumsi BBM domestik semakin meningkat sehingga
kekurangannya harus dipenuhi dari luar negeri. Data Badan Pusat
Statistik (BPS) menunjukkan, impor minyak dan gas (migas) per Juli 2013
mencapai USD 4,14 miliar dengan volume impor minyak sebesar 4,67 juta
ton.
Menyikapi situasi tersebut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) punya jalan keluar menjaga keamanan pasokan bahan bakar sekaligus
menawarkan sumber alternatif untuk substitusi BBM, khususnya RON 88
atau premium.
Jangan hanya mengandalkan minyak. Ada beberapa alternatif untuk
mengurangi pasokan BBM seperti penggunaan bahan bakar nabati (BBN) untuk
pengganti solar dan premium, penggunaan gas alam terkompresi (CNG)
untuk substitusi premium, ujar Deputi Teknologi Informasi Energi dan
Material, Unggul Priyanto.