"Enggak kekejar kayaknya kalau nunggu PPD Itu butuh waktu. Enggak cuma itu, butuh ketegasan. Kalau masyarakat ada pilihan untuk tak naik Metromini, dia enggak naik kok. Kan enggak ada pilihan lain," ujar Ketua Komisi B DPRD, Slamet Nurdin di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (30/8).
Politisi PKS ini mengatakan pengusaha atau operator Metromini seharusnya dapat melakukan peremajaan armada, jika dilihat dari pendapatan per hari. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.
"Jadi sekarang mereka bangkrut, disuruh ganti tidak ada dana. Kalau ada dana pun harus dikelola perusahaan, enggak bisa dikelola pribadi-pribadi lagi," katanya.
Menurutnya, apabila Pemprov ingin melakukan sekarang dapat bernegosiasi dengan pemilik Metromini. Hal ini, untuk memperkirakan kontribusi Transjakarta masa mendatang.
"Kalau mau peremajaan sendiri kan harus masuk ke UPT Transjakarta, atau mendirikan sendiri, syaratnya memang begitu," katanya.
Untuk memberikan suntikan dana kepada perusahaan Metromini, Slamet menegaskan tidak mungkin Pemprov melakukan hal tersebut. Tetapi, Pemprov hanya dapat membantu kredit murah.
"Tapi kalau dikasih mereka melakukan peremajaan, nantinya milik pribadi juga. Akhirnya parkir di pinggir jalan, lalu ugal-ugalan, sistemnya setoran, kalau sistemnya setoran dampaknya kan nanti, rapat," jelasnya.
Pengalihan PPD dari pusat ke Pemprov membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena, sesuai mekanismenya harus melalui DPR RI karena pengalihan aset.
"Akan panjang, rumit dan enggak mungkin tahun ini. Jadi yang paling realistis melalui UP Transjakarta yang bakal diketok sebentar lagi. Dan UP Transjakarta harus bisa mengakomodir bisnis model bus kecil kerjasama pemilik Metromini," terangnya.
PD Transjakarta yang digunakan sebagai pengelola angkutan umum akan melakukan rekruitmen manajemen dan harus paralel. Karena pada saat Perda jadi, yang membuat repot adalah Pergub yang akan dikeluarkan bulan depan.
"Mendingan paralel. Pemprov rekruitmen manajemen, paralel jalan, begitu ketok palu, manajemen sudah ada," jelasnya.
Untuk mempermudah hal tersebut, Slamet mengaku Dishub harus memfasilitasi dalam proses win-win solution. Kerena Metromini yang beroperasi saat ini sudah tidak layak.
"Sudah tidak memadai Ibu Kota masih adanya Metromini yang kayak gitu," tandasnya.
No comments:
Post a Comment