Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pertemuan tersebut baru terjadi satu kali. Oleh sebab itu, belum ada keputusan mengenai sistem yang akan digunakan untuk pembayaran BBM bersubsidi.
"Pertemuan dengan BPH Migas baru satu kali terjadi. Jadi belum diketahui bagaimana rule out (aturan yang akan keluar) seperti apa. Idenya baru sebatas pada penggunaan kartu dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi. Belum ada pembahasan mengenai penggunaan macam kartu, seperti debet atau e-money atau apapun juga," kata Difi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (26/9).
Hingga saat ini, BI masih mempelajari skema penggunaan sistem pembayaran yang akan digunakan pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi. BI juga tengah mengkaji efektivitas penggunaan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dalam transaksi BBM bersubsidi. Difi menegaskan bahwa BI mendukung kebijakan pemerintah mengontrol konsumsi BBM bersubsidi ini.
"Harus ada solusi efektif mengenai penggunaan kartu. Selaku otoritas APMK, kami terus menjaga interoperabilitas atau penggunaan satu kartu untuk apapun aktivitas masyarakat. Dari dulu kami ingin memasyarakatkan interoperabilitas," ujar Difi.
Saat ini, BI sedang mengupayakan interoperabilitas, artinya satu kartu dapat digunakan untuk berbagai keperluan. BI berharap, apabila pemerintah jadi menggunakan APMK sebagai salah satu alat pantau penggunaan BBM bersubsidi, langkah tersebut tidak bertentangan dengan upaya BI mendorong interoperabilitas.
"Yang jelas harus ada solusi untuk memenuhi sasaran penggunaan BBM bersubsidi," tutup Difi.
Seperti diketahui, pemerintah bermaksud memberlakukan skema pembelian BBM bersubsidi dengan kartu debit untuk mencatat tingkat konsumsi masyarakat. Namun, pemerintah belum menjelaskan bagaimana cara mengendalikan tingkat konsumsi BBM masyarakat ini.
No comments:
Post a Comment