Katakepo.blogspot.com - Wakil Presiden Boediono hari ini, Kamis (19/9), membuka pameran
otomotif terbesar Tanah Air, Indonesia International Motor Show (IIMS)
ke-21 di Kemayoran Jakarta. Saat membuka acara itu, dia sempat
menyinggung surat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memprotes
kebijakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) karena dikhawatirkan
membuat macet.
Dia menjamin, pemerintah pusat tak akan membiarkan DKI Jakarta
sendirian dalam mengelola persoalan kemacetan. Jawaban itu langsung
disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang juga
menghadiri pembukaan IIMS 2013.
"Intinya Pak Wagub, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam
hal bekerja bersama menangani masalah-masalah DKI, seperti kemacetan,
termasuk masalah banjir. Ada beberapa poin kesepakatan yang bisa
dijalankan oleh pemerintah pusat, ada yang dijalankan pemda. Kita akan
berpegang pada itu," kata Boediono di sela-sela pidato.
Sebelumnya, Gubernur DKI yang akrab disapa Jokowi itu mengirim surat
awal pekan ini. Isinya mengingatkan Boediono bahwa proyek LCGC
bertentangan dengan instruksi wapres agar 13 masalah Jakarta
diselesaikan bersama oleh pemda dan pemerintah pusat, terutama dalam hal
pembatasan kendaraan buat mengatasi macet parah di Ibu Kota.
Boediono mengaku memahami kekhawatiran Jokowi. Namun, menurutnya
tidak tepat bila pemerintah pusat sampai harus melarang penjualan mobil
murah. Solusi pertama mencegah kemungkinan buruk itu adalah pembangunan
sarana transportasi umum terpadu. Boediono menjamin, pemerintah pusat
akan selalu membantu DKI terkait penyediaan bus dan kereta untuk
kepentingan warga.
"Solusinya meningkatkan secepat mungkin bersama-sama pemda dan pemerintah pusat pembangunan public transport," tuturnya.
Selanjutnya, solusi yang lebih pas adalah penerapan Electronic Road
Pricing (ERP). Sehingga, konsumen tetap boleh membeli mobil, sedangkan
pemerintah DKI bisa mengendalikan lalu lintas. "Kita tidak perlu
melarang orang beli mobil. Beli boleh, tapi kita bebani biaya kalau
masuk jalan-jalan di Jakarta. Jadi ERP ini mari sama-sama segera kita
laksanakan. Ini barangkali solusi yang lebih baik," kata wakil presiden.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu sekaligus mengingatkan jajaran
pemprov DKI, bahwa industri otomotif merupakan tulang punggung industri
Indonesia. Jika LCGC dilarang, dampaknya bisa buruk.
"Jadi jangan mengorbankan tulang punggung industri nasional, karena
nanti dampaknya pada lapangan kerja. Saya mengerti concern Pak Gubernur
dan pak Wagub, saya siap mendampingi untuk menangani berama-sama,"
tandasnya.
Wapres sekaligus memberi sinyal pada industri otomotif agar
mendistribusikan LCGC ke kawasan-kawasan yang lebih membutuhkan, dan
bukan diutamakan penjualannya di kota besar. "Saya lihat masih banyak
sekali kebutuhan alat transportasi darat, masih dibutuhkan di daerah.
Tapi saya setuju kalau numpuk di Jakarta, Medan, Surabaya, atau Bandung,
juga akan menjadi masalah," ungkap Boediono.
No comments:
Post a Comment