Pemberontak muslim Filipina sandera seratus warga

Katakepo.blogspot.com - Pertempuran antara pasukan pemerintah dengan kelompok pemberontak muslim, yang menyandera lebih dari seratus orang, di Kota Zamboanga, sebelah selatan Filipina, terus berlanjut.
Para penduduk kemarin diungsikan di saat pasukan pemerintah berusaha untuk menghalau kelompok pemberontak dari wilayah kota. Pertempuran itu menyebabkan beberapa rumah terbakar, seperti dilansir stasiun televisi Aljazeera, Jumat (13/9).
Sekelompok orang bersenjata tak dikenal melancarkan sebuah serangan terpisah di sebuah kota di Pulau Basilan, seperti dilaporkan media lokal.
Pemerintah Filipina telah memperingatkan pemberontak muslim agarsecepatnyamengakhiri kebuntuan secara damai.Juru bicara kepresidenan, Edwin Lacierda, kemarin mengatakan setiap upaya dari kelompok lain ingin menabur kesulitan juga akan dihancurkan.
"Selagi pemerintah mengupayakan semua jalan untuk resolusi damai terkait situasi ini, mereka yang menentang pemerintah seharusnya tahu bahwa negara tidak akan ragu mengerahkan pasukan," kata Lacierda.
"Sudah waktunya bagi Anda untuk bekerja sama dalam mengatasi situasi ini dengan damai secepat mungkin," lanjut dia.
Front Pembebasan Bangsa Moro (MNLF) menandatangani persetujuan damai pada 1996 dengan pemerintah. Tetapi banyak pejuang yang memegang senjata menuduh pejabat pemerintah mengingkari janji untuk mengembangkan daerah otonom bagi warga minoritas muslim di selatan negara yang mayoritas dihuni umat Katolik itu.
Kelompok itu mengatakan mereka telah diabaikan dari negosiasi pemerintah dengan kelompok pejuang lainnya, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang memisahkan diri dari MNLF pada awal tahun 1980-an.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan keprihatinan pemerintah Indonesia atas apa yang terjadi di Filipina.
Sebagai negara tetangga dan sebagai fasilitator tercapainya Perjanjian Damai 1996 antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Bangsa Moro (MNLF), Indonesia mengimbau semua pihak yang terkait untuk menahan diri dan memastikan keselamatan serta keamanan warga sipil, ucap Marty. Solusi damai adalah satu-satunya pilihan yang harus ditempuh kedua pihak."
Indonesia menekankan upaya mencari solusi damai diharapkan tetap dilandaskan pada kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Damai 1996.
Kesepakatan 1996 yang komprehensif itu merupakan landasan bagi penyelesaian permasalahan di selatan Filipina yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan," lanjut dia. Pemerintah Indonesia senantiasa siap, atas permintaan pihak terkait, untuk turut berkontribusi secara tepat bagi pemulihan kondisi di bagian selatan Filipina."