Penolakan ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi, program pemerintah soal mobil murah dinilai hanya menambah kemacetan di Ibu Kota. Ia pun menyampaikan keluhan itu kepada Wakil Presiden Boediono melalui surat yang telah dikirimkannya.
"Kemarin saya sudah kirim surat ke Wapres. Saya masih nunggu jawaban Wapres seperti apa ini," ujar dia yang ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (18/9).
Program mobil murah dan ramah lingkungan ini sangat bertentangan dengan 17 instruksi Wakil Presiden Boediono yang ditandatanganinya pada 10 September 2010 lalu. Dalam instruksi itu, terlihat jelas pada poin ke-13 disebutkan salah satu cara mengatasi kemacetan adalah dengan melakukan pembatasan kendaraan bermotor.
"Iya saya tau aturannya sudah keluar dari pusat, mau gimana lagi dan dampaknya akan membuat tambah macet Jakarta dan kita sudah surati Wapres," terangnya.
Senada dengan Jokowi, rekan satu partainya di PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ikut menolak mobil murah. Kebijakan mobil murah dinilai hanya akan menambah beban jalan, dan membuat kota-kota besar semakin macet. Dirinya pun meminta konsep mobil murah ini untuk dikaji ulang kembali.
"Pertimbangan telah overload-nya jalan-jalan di Indonesia harus dipikirkan. Kalau itu (mobil murah) konsep mobil nasional oke saja, karena itu bagian merangsang industri dalam negeri. Tapi kalau impor ya jangan," kata Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/9).
Ganjar akan mempelajari terlebih dahulu konsepnya. Jika memang tidak bisa dibatalkan, Ganjar akan meminta ada pembatasan penjualan di kota-kota besar. Ia pun mengaku tidak menutup kemungkinan akan melakukan hal yang sama seperti Jokowi, yaitu menyurati Wapres Boediono untuk membatalkan program mobil murah ini.
"Saya tidak tahu apakah itu akan masuk secara bebas, tapi kita akan segera lakukan langkah-langkah antisipasi, mungkin akan (menyurati Wakil Presiden Boediono) seperti Pemprov DKI," terangnya.
Selain kedua gubernur pecinta musik rock ini, kritikan juga datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang belum lama dilantik, langsung menolak program mobil murah ramah lingkungan.
"Saya tidak setuju dengan program mobil murah, yang bisa menambah banyak kendaraan dan mempersempit usaha kita mengurai kemacetan," kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (18/9).
No comments:
Post a Comment