Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan, dari pemanggilan tersebut, Dubes Singapura membantah telah membantu Australia melakukan penyadapan. Namun untuk Korea Selatan tak menyanggah berita itu.
"Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita tersebut. Kalau dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya. Mereka menyatakan bahwa pemberitaan ini tidak ada dasarnya," ujar Marty di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut Marty, kedua negara itu bukan hanya menyangkut dengan Indonesia. Hal ini juga sudah pernah disinggung saat sidang umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
"Khusus Singapura dan Korsel statusnya bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara. Melihat situasi yang demikian, di sidang umum PBB pun disinggung soal hak pribadi dari ancaman pengumpulan data di luar kawasan yang melanggar hukum, ini inisiatif Indonesia," tegas dia.
Dia menambahkan, atas penyadapan ini, pihaknya belum mau melanjutkan kerja sama dengan Australia. Kondisi seperti ini akan terjadi hingga aturan main kerja sama antara Indonesia dan Australia benar-benar jelas.
"Roadmapnya sudah jelas. Pertama, menghentikan tiga bentuk kerjasama, tukar menukar informasi dan data intelijen, menghentikan latihan militer bersama dan mereview kerjasama. Langkah kedua, Presiden menugaskan Menlu untuk bertemu dengan counter partnya untuk membahas soal masalah yang kemarin timbul. Setelah dicapai titik temu, code of conduct akan dibahas dan ditekuni langsung oleh Pak Presiden. Harus ada rasa saling percaya terpulihkan. Roadmapnya sudah jelas," terang dia.
No comments:
Post a Comment