Salah satu problem dari solusi pembangunan kilang adalah prosesnya yang tidak sebentar. "Impor minyak mentah mau ditekan itu dengan pengilangan, bukan kenaikan BBM memang. Pengilangan enggak bisa dibangun dalam sebulan," ujarnya di kantornya, Jumat (15/11).
Ke depannya, pemerintah memang wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan kilang. Namun, kata dia, kebijakan itu sulit direalisasikan di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
"Nanti kita lihat lagi, ini masih proyek yang membutuhkan waktu. Tapi nggak akan kelihatan di pemerintahan saat ini," kata Chatib.
Mantan kepala BKPM ini sekaligus memastikan, pihaknya belum pernah membahas kemungkinan memberi insentif untuk pihak yang bersedia membangun kilang.
Dana untuk membangun sebuah kilang baru cukup besar. Dari studi kelaikan yang dilakukan Kementerian ESDM April lalu disebutkan, instalasi pengolahan minyak mentah menyerap anggaran mencapai Rp 90 triliun bila sepenuhnya dibiayai APBN. Apabila sukses dibangun, diharapkan tak cuma untuk mengolah bahan bakar, namun juga produk aromatik yang bernilai ekonomis.
Chatib mengingatkan, skema pembangunan kilang murni dengan APBN banyak ditentang lantaran berisiko. Kemungkinan paling besar, maka proyek yang belum jelas lokasinya itu menggunakan sistem Kerja Sama Publik-Swasta (KPS). "Waktu itu kan ada ketidaksetujuan soal (menggunakan APBN)," cetusnya.
Sejauh ini, produksi kilang di dalam negeri cuma 700.000 barel per hari. Padahal kebutuhan BBM harian mencapai 1,3 juta barel. Kondisi ini selalu disebut menjadi penyebab defisit perdagangan akibat impor migas terus terjadi selama beberapa triwulan terakhir.
Saat ini, Indonesia memiliki enam kilang. Seluruhnya dioperasikan Pertamina yaitu di Dumai, Riau, Plaju, Sumatera Selatan, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, dan kilang Kasim, Papua Barat.
No comments:
Post a Comment