Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai kebijakan ini bentuk lepas tangan pemerintah dalam mengelola infrastruktur. Selama ini untuk membangun bandara sudah ada Angkasa Pura yang siap dengan pendanaannya.
"Pemerintah mau lepas tanggung jawab saja. Angkasa Pura kan sudah ada," kata Agus ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Minggu, (10/11).
Bahkan Agus menilai dalam kebijakan ini pemerintah ingin menjadi proyektor atau mencari proyek. Padahal tugas pemerintah adalah masalah regulasi atau aturan. "Pemerintah itu menerbitkan aturan, jadi enggak usah ikut ikut investasi," tegasnya.
Walaupun demikian, menurut Agus jika pemerintah tetap ngotot untuk membuka peluang asing untuk investasi di bandara maupun pelabuhan maka jangan dibuka 100 persen. Asing boleh investasi asal Indonesia masih pemegang hak mayoritas."Kalau mau dilepas harus mayoritas, jangan 100 persen ke asing," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak mempermasalahkan rencana dibukanya investasi pengelolaan bandara bagi investor asing. Dalam pandangannya, dengan masuknya investor asing justru bisa memacu kinerja Angkasa Pura yang selama ini dinilai kurang maksimal.
"Asing boleh masuk malah lebih bagus. Silakan kalau begitu. Ini jadi pemicu untuk kemajuan Angkasa Pura dan Kita enggak boleh kalah," ucap Dahlan di Kota Tua, Jakarta, Kamis (7/11).
Meski investor asing bebas investasi bandara di Indonesia, kinerja Angkasa Pura diyakini tidak akan terganggu. Selama ini Angkasa Pura menjadi penguasa semua bandara yang ada di Indonesia.
"Tidak akan mengganggu karena yang belum dibangun hanya di kota kecil. Kota besar sudah dibangun semua. Membangun bandara itu tidak terlalu menguntungkan," kata Dahlan.
Persaingan dalam bisnis dipercaya bisa menyehatkan perusahaan. Dengan adanya saingan, Dahlan percaya Angkasa Pura bisa berlari lebih cepat dari sekarang. "Ini akan membuat Angkasa Pura berlari lebih dan lebih lagi," tutupnya.
No comments:
Post a Comment