Direktur Reforminer Komaidi Notegoro menilai kenaikan harga BBM adalah hal yang wajar karena tidak adanya anggaran subsidi dalam APBN. Jika tidak dinaikkan maka Pertamina akan mengalami kerugian dan melanggar UU.
"Dugaan saya yang menanggung (rugi) adalah Pertamina. Di awal harus jelas kalau Pertamina dibiarkan merugi tentu akan melanggar UU perseroan atau UU BUMN, karena salah satu tugas pokok BUMN adalah mencari keuntungan," kata Komaidi usai mengikuti diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) yang bertajuk 'naik turun harga BBM apa untungnya untuk rakyat?' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/3).
Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM menurutnya telah mempertimbangkan banyak faktor secara matang, misalnya daya beli masyarakat. "Karena peran Pemerintah memang demikian tetapi ada masalah internal yang harus diselesaikan, yaitu siapa yang menanggung ini (rugi)," katanya.
Di lain kesempatan, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait penaikan harga BBM. Agus bahkan menyebut pemerintah menjalankan kebijakan sarung.
"Setiap kebijakan berkutat pada hulu. Pemerintah ini membuat kebijakan sarung. Bisa naik bisa merosot. Rakyat tidak disosialisasikan. Di sinilah ada kekosongan," kata Agus.
Agus berharap pemerintah bisa segera menghentikan polemik naik turunnya harga BBM di Indonesia. salah satunya dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah mereformasi sektor pajak perminyakan. Pasalnya, sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri setiap orang yang ingin mencari minyak selalu dikenakan pajak yang tinggi.
"Jadi enggak ada orang yang mau cari minyak di sini karena mahal," tutupnya.
No comments:
Post a Comment