5 Jawaban Jokowi-Ahok terhadap Mendagri soal Lurah Susan

Katakepo.blogspot.com - Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli mendadak tenar dan menjadi perbincangan di sejumlah media massa. Wanita berusia 43 tahun ini mendapat penolakan keras dari masyarakat sekitar untuk menjabat sebagai lurah di Lenteng Agung. Alasannya konyol, penolakan itu hanya karena agama yang dianutnya.

Aksi penolakan dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan melakukan aksi long march di beberapa titik sebagai bentu protes terhadap Susan. Aksi ini pun rupanya terdengar sampai di telinga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .

Gamawan pun angkat bicara terkait hal ini. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendengarkan aspirasi warga dan memindahkan Susan dari Lenteng Agung.

"Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah non-muslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi," ujar Gamawan.

Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama ( Ahok ) malah tak mau menuruti imbauan Mendagri tersebut.

Berikut jawaban Jokowi dan Ahok soal permintaan Mendagri agar Pemprov DKI Jakarta memindahkan Susan dan mendengarkan aspirasi warga Lenteng Agung:

1. Ahok: Mendagri harus belajar konstitusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah atas pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang meminta untuk mempertimbangkan kembali Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung. Pernyataan Mendagri itu muncul setelah lurah Lenteng Agung didemo oleh warganya.

"Bilang sama Mendagri, kami jadi gubernur dan wakil gubernur cuma dipilih 52,7 persen warga DKI. Berarti Pak Fauzi Bowo didukung oleh penduduk yang kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," katanya di sela-sela acara Apel Besar Satgas Banjir dan Satgas Jalan Rusak di Monas, Jakarta, Jumat (27/9).

Ahok mengatakan, jika 4 juta orang tersebut demo di depan Balai Kota, apakah Mendagri akan menggunakan kata yang sama? "Dia bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI karena ada 4 juta orang menolak. Itu pertanyaan saya sama Mendagri," katanya.

Kemudian Ahok mencontohkan jumlah penduduk Lenteng Agung. Bila jumlah penduduknya 55 ribu orang, dan yang berunjuk rasa berjumlah 25 ribu orang, maka belum mencapai 50 persen plus 1 warga Lenteng Agung.

"Dia harus belajar konstitusi. Menurut saya Mendagri itu perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang tolak atau tidak tolak," tegasnya.

2. Jokowi: Jangan urusan agama dibawa-bawa

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta menyatakan tidak alasan yang kuat untuk menggeser Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Soal protes warga karena Susan berbeda agama dengan mayoritas warga tidak bisa dijadikan pertimbangan.

"Jangan sampai urusan agama dibawa-bawa ke sana," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9).

Jokowi juga mengomentari saran dari Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi penempatan Susan. Penempatan Susan di Lenteng Agung, sekali lagi, kata Jokowi, berdasarkan hasil tes seleksi terbuka atau lelang jabatan yang digelar beberapa waktu lalu terhadap camat dan lurah.

Atas dasar itu dan sesuai komitmen Jokowi sebelumnya, evaluasi akan dilakukan setelah masing-masing lurah dan camat hasil lelang jabatan bertugas selama enam bulan.

"Itu kan dari lelang jabatan, ya kita ini kan urusan detail itu kan ada di dinas. Tapi kalau bahwa dia (Susan) lulus iya, artinya dia punya kemampuan," tukas Jokowi.

3. Jokowi: Kalau setiap demo dievaluasi, repot saya

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap para lurah dan camat hasil lelang setelah mereka menjabat selama 6 bulan. Saran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal evaluasi penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli ditolak Jokowi.

"Ya akan kita evaluasi, tapi enam bulan setelah lurah menjabat, akan kita evaluasi," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9).

Jokowi mengatakan tidak akan menuruti saran Gamawan yang meminta dirinya mengevaluasi Lurah Susan saat ini, walaupun sang lurah terus didemo warganya.

"Oh enggak (sekarang), enam bulan menjabat baru dievaluasi. Karena kalau setiap demo saya evaluasi, demo evaluasi, semua nanti demo minta ganti lurah dan camat, repot saya," tukas Jokowi.

4. Ahok: Ini negara Pancasila, Susan tak dipindah karena agama

Warga Lenteng Agung, menolak kepemimpinan Lurah Susan Jasmine Zulkifli di kampung mereka. Alasannya, Susan menganut keyakinan yang berbeda dengan mayoritas warga bermukim di sana.

Mereka meminta Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama segera memindah Susan dari Lenteng Agung. Tapi pria yang akrab disapa Ahok itu menolak mentah-mentah desakan warga Lenteng Agung.

"Pokoknya prinsipnya kita, tidak mau pindahkan orang karena alasan agama. Enggak ada, ini negara Pancasila, mana ada pakai agama, mana boleh mindahin orang gara-gara agama," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/9).

Ahok mengaku tidak khawatir bila polemik ini membuat warga lebih anarkis dan mengancam keselamatan Susan. Justru Ahok bakal mengganjar warga yang main hakim sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Ya kalau sudah parah kita tindak dong, ini negara hukum," tegasnya.

5. Ahok: Kenapa Mendagri tidak pindahkan SBY yang sering didemo

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi keras pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi terkait demo warga terhadap Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Dengan lantang, Ahok menyarankan agar Gamawan memindahkan Presiden SBY karena juga sering didemo.

"Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY sering didemo juga. Ya dong, saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun karena banyak yang demo kan, kalau begitu musti diganti dong. Kemarin Pak Jokowi juga didemo dari buruh berapa kali, saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya turun," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9).

Tak hanya itu, dia memandang agar kantor Jokowi dipindahkan ke Merdeka Utara. Sebab, jika Merdeka Utara didemo, maka tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi di Indonesia.

"Karena Mendagri tidak bisa komentar presiden, dia anak buahnya. Nah supaya jangan sampai Pak Mendagri nanti bilang kami juga harus dipindahkan karena sering didemo, terpaksa pindah ke Medan Merdeka Utara deh. Supaya enggak berani komentar kan," jelasnya.