Katakepo.blogspot.com - Muncul ide baru untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperoleh
usulan yakni menerapkan transaksi non-tunai, terutama menggunakan kartu
debit, dalam pembelian premium di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF Bambang Brodjonegoro mengatakan,
penerapan transaksi non-tunai, akibat lambatnya pemasangan alat RFID
yang sedianya buat memantau konsumsi BBM bersubsidi.
"RFID mungkin jalan tapi enggak secepat yang seharusnya, lebih ke
transaksi non-tunai. Jadi kalau beli bensin enggak pakai tunai lagi,
pakai kartu, ya debit saja. Jadi ada data yang bisa identifikasi siapa
yang beli bensin di luar kewajaran," ujarnya selepas rapat koordinasi di
Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
Untuk itu, setiap SPBU diminta memiliki alat transaksi, minimal
pembaca kartu debit. Dengan pembelian premium melalui kartu perbankan,
Bambang yakin pemerintah lebih mudah mengawasi konsumsi BBM.
"SPBU sekarang semua harus ada (alat debit), dia kan unit bisnis,
transaksi ke banknya mudah. Jadi untuk keperluan customer ditambah.
Informasi tinggal diliat SPBU-nya apa, siapa yang beli, transaksinya
berapa. Jadi kalau suatu saat ada pembatasan bisa dilihat dari situ,"
paparnya.
Kemenkeu menyadari, RFID akan lebih optimal memantau mobil pribadi
yang membeli BBM subsidi. Tapi karena permasalahan PT INTI yang terpukul
dalam impor alat itu karena pelemahan Rupiah, pemerintah maklum.
Selain itu, pemasangan RFID juga lebih sulit karena harus menyiapkan
SPBU. Karenanya, ide transaksi menggunakan kartu debit dipercaya akan
lebih mudah dieksekusi, maksimal akhir tahun ini.
"Kita apresiasi ada ide transaksi non-tunai. Tapi yang penting apa
followupnya, bukan hanya transaksinya tanpa uang cash, tapi pelanggaran
masih ada. Harus ada follow up," kata Bambang.
No comments:
Post a Comment