Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerapan transaksi non-tunai, akibat lambatnya pemasangan alat RFID yang sedianya buat memantau konsumsi BBM bersubsidi.
"RFID mungkin jalan tapi enggak secepat yang seharusnya, lebih ke transaksi non-tunai. Jadi kalau beli bensin enggak pakai tunai lagi, pakai kartu, ya debit saja. Jadi ada data yang bisa identifikasi siapa yang beli bensin di luar kewajaran," ujarnya selepas rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
Untuk itu, setiap SPBU diminta memiliki alat transaksi, minimal pembaca kartu debit. Dengan pembelian premium melalui kartu perbankan, Bambang yakin pemerintah lebih mudah mengawasi konsumsi BBM.
"SPBU sekarang semua harus ada (alat debit), dia kan unit bisnis, transaksi ke banknya mudah. Jadi untuk keperluan customer ditambah. Informasi tinggal diliat SPBU-nya apa, siapa yang beli, transaksinya berapa. Jadi kalau suatu saat ada pembatasan bisa dilihat dari situ," paparnya.
Kemenkeu menyadari, RFID akan lebih optimal memantau mobil pribadi yang membeli BBM subsidi. Tapi karena permasalahan PT INTI yang terpukul dalam impor alat itu karena pelemahan Rupiah, pemerintah maklum.
Selain itu, pemasangan RFID juga lebih sulit karena harus menyiapkan SPBU. Karenanya, ide transaksi menggunakan kartu debit dipercaya akan lebih mudah dieksekusi, maksimal akhir tahun ini.
"Kita apresiasi ada ide transaksi non-tunai. Tapi yang penting apa followupnya, bukan hanya transaksinya tanpa uang cash, tapi pelanggaran masih ada. Harus ada follow up," kata Bambang.
0 comments:
Post a Comment