Dengan menggunakan sistem ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berharap sistem tersebut bisa mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi. Dengan demikian, transaksi antara Pemprov dengan rekanan atau pihak ketiga tak lagi dilakukan melalui pertemuan, melainkan wajib transaksi dari bank ke bank.
"Semua rekanan Pemprov DKI bertransaksi dari bank ke bank. Duit Pemprov dikirim ke rekening rekanan. Rekanan membeli apapun harus lewat bank juga. Jadi non cash semua," ujar pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (6/9).
Dengan NCT itu pula, seluruh pengeluaran dan anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI dapat terlacak. Pemprov juga bisa mengambil tindakan sekaligus menindak pelaku yang diduga telah menyalahgunakan anggaran.
"Sehingga semua kelihatan biaya-biayanya untuk apa saja. Kalau ada uang yang penggunaan tidak benar, kelihatan kan semua," paparnya.
Jokowi berharap agar sistem NTC itu bisa segera diterapkan dalam waktu dekat. Sebagai langkah awal, Pemprov akan menginventarisir rekanan yang kerap bekerja sama. Sebelum benar-benar diterapkan, pihaknya lebih dulu melakukan sosialisasi.
"Kalau rekanan mau ya jalan. Kalau ndak mau ya tunggu, kita ndak kasih," ujarnya.
Serupa, Kepala BPK, Hadi Purnomo menyatakan sistem ini memiliki banyak manfaat, terutama bagi birokrasi pemerintah. Tak hanya menyusuri aliran dana dan menutup celah korupsi, NTC dapat merinci jumlah transaksi sebenarnya serta item-item dari transaksi tersebut.
Namun, sistem ini baru bisa terlaksana jika Pemprov DKI sepakat untuk menjalankannya. "Kalau beliau setuju, ya kita jalankan. Kalau endak setuju ya enggak apa-apa juga. Ini imbauan kok, bukan suatu pemaksaan," tandasnya.
No comments:
Post a Comment