Padahal di beberapa lembaga pemasyarakatan, sebagian besar penghuni penjara adalah pemakai dan pengedar narkotika.
Kalau negara mampu memfasilitasi lapangan pekerjaan, memberi penghidupan baik, menerapkan hukum tidak diskriminatif, adanya keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan, otomatis orang semua senang," kata Anggota Penasihat Balai Pemasyarakatan Agun Gunanjar Sudarsa. "Mau tidak mau penjara akan kosong."
Ketua Komisi II ini menyebut salah urus penjara sudah terjadi sejak dari hulu akibat direktur jenderal pemasyarakatan tidak memiliki wewenang besar.
Berikut wawancara lengkap Alwan Ridha Ramdani dari merdeka.com dengan dosen ilmu pemasyarakatan saat ditemui Selasa pekan lalu sebelum rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Melihat kerusuhan di penjara, apa sebenarnya yang terjadi?
Misalnya di Medan, diakibatkan ada kebijakan dari pusat yaitu PP 99. Dalam subtansi, peraturan tersebut ada semangat pembatasan. Semangat hampir menutup sama sekali narapidana kasus korupsi, narkotika untuk mendapatkan berbagai fasilitas dalam rangka pembinaan narapidana.
Kebijakan akhirnya menimbulkan reaksi masif dari penghuni lembaga pemasyarakatan mulai Sabang sampai Merauke. Mereka sesungguhnya resah.
Jadi bukan hanya dipicu soal fasilitas penjara?
Persoalan buat saya, apakah penanganan kasus narkotika bisa selesai dengan menggarap objek LP (Lembaga Pemasyarakatan)? Saya berani mengatakan tidak karena penjara itu adalah bagian hilir, bagian akhir dari proses peradilan pidana. Mulai dari Polisi, Jaksa, pengadilan, baru penjara.
Lembaga pemasyarakatan adalah miniatur negara. Negara kacau pasti di penjara banyak orang jahat. Kalau negara mampu memfasilitasi lapangan pekerjaan, memberi penghidupan baik, menerapkan pemberlakuan hukum tidak diskriminatif, adanya keadilan, adanya kesejahteraan dan pemerataan, otomatis orang semua senang. Mau tidak mau penjara akan kosong.
Jadi apa yang salah dari manajemen penjara?
Lembaga pemasyarakatan harus diurus orang tepat. Kalau mau mengobati sakit jantung maka ke dokter jantung. Kalau mau mengobati penyakit dalam maka harus ke dokter internis. Kalau mau membina warga pemasyarakatan, harus ditangani oleh yang punya kompetensi tinggi. Yang terjadi ada kesalahan organisasi.
Salahnya?
Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), Rutan (Rumah Tahanan), tidak di bawah langsung direktorat jenderal pemasyarakatan. Dirjen tidak memiliki kewenangan instruksional, tidak memiliki komando kepada UPT Lapas dan Rutan.
Yang punya kewenangan adalah kantor wilayah di tiap provinsi. Kalau kepalanya orang imigrasi? mengerti apa tentang pemasyarakatan. Sebaliknya kakanwilnya orang pemasyarakatan mengerti apa tentang imigrasi. Di bentuk divisi, tapi tetap kepala divisi bertanggung jawap pada kakanwil, tidak pada direktur jenderal.
Lalu bagaimana jalan keluarnya?
Yang pertama harus dilakukan adalah mengubah organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi, dari pola terintegrasi ke holding. Terintegrasi bisa dilakukan terhadap eselon satu yang pekerjaannya saling berhubungan satu dengan yang lain. Itu yang boleh diintegrasikan, ada ketergantungan.
Kalau tidak ada ketergantungan, kayak air dan minyak, tidak boleh digabungkan. Biar mengurus dirinya sendiri secara otonom.
Harusnya organisasi diubah dari terintegrasi ke holding. Kalau begitu, nanti strukturnya adalah ada dirjen pemasyarakatan bisa membawahi lapas, rutan yang jumlahnya besar. Di bawahnya dibentuk kanwil ditjen pemasyarakatan.
Kanwil ini tidak perlu ada di semua provinsi, tapi lihat beban kerjanya. Sekarang, kakanwil DKI dan Gorontalo eselonnya sama, tapi DKI membawahi berapa lembaga pemasyarakatan? Harusnya ada kantor pemasyarakatan Sumatera 1 di bawah kanwil, baru unit pelaksana teknis.
Apakah swastanisasi penjara bisa menjadi jalan keluar juga?
Itu pikiran bodoh. Swastanisasi kayak apa? Ada lompatan-lompatan harus dipahami. Swastanisasi bisa dilakukan bila secara hukum positif berubah. Misalnya pada pemakai narkotika. Penjara tidak usah urusin narkotika daripada penjara divonis sebagai pusat peredaran narkotika.
Lalu apa rekomendasi Anda?
Kalau mau diselesaikan, PP 99 itu harus diperbaiki. Tata peradilan pidana terhadap kejahatan harusnya juga sudah berubah, bukan lagi pembalasan dendam pada negara. Sekarang hukuman bukan pada penjara. Sudah ada hukuman non-institusional.
Di banyak negara masyarakat dihukum di masyarakat. Disuruh kerja tanpa upah, kerja di perkebunan, bukan dipenjarakan. Tidak ada jaminan penjara bikin orang lebih baik. KUHP dan KUHAP mesti berubah.
Paradigma polisi, jaksa, hakim harus diubah. Jangan berarti orang dihukum berat akan insyaf, udah dibuktikan. Orang dibuang jauh-jauh, kejahatan lebih dahsyat.
Biodata
Nama Lengkap:
Agun Gunanjar Sudarsa
Tempat dan Tanggal Lahir:
Bandung (Jawa Barat), 13 November 1958
Pekerjaan:
Ketua Komisi II DPR (2012-sekarang)
Penasihat Balai Pemasyarakatan
Staf pengajar AKIP, PUSDIKLAT Pegawai Departemen Kehakiman (1985-1996)
Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (1982-1984)
Pendidikan:
Pascasarjana Kriminologi Universitas Indonesia (2004-2006)
Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Indonesia (1994-1996)
STIA LAN Jakarta 1991
Teknik Sipil STTN (1997-1979)
AKIP Departemen Kehakiman Jakarta tahun 1982
No comments:
Post a Comment