Katakepo.blogspot.com - Baru dua bulan, sebut saja namanya Adnan, bekerja di sebuah perusahaan
mengelola blok minyak dan gas di Indonesia Timur. Dia pernah bekerja di
bagian legal perusahaan multinasional asal Jepang.
Tetapi, ada
rasa berbeda yang dia tangani saat ini. Kerjaannya selain berhubungan
dengan pemerintah juga terkait Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak
dan Gas (SKK Migas).
Paling tidak, selama dua bulan menjadi staf
hukum di perusahaan minyak, dia harus mondar-mandir Wisma Mulia di
Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hampir lima kali saya rapat dengan
orang-orang SKK Migas, katanya kepada merdeka.com dua pekan lalu. Dia
meminta nama aslinya disamarkan.
Bukan hanya harus paham soal
hukum kontrak dan lainnya. Tetapi, lobi di SKK Migas memang sangat
kencang. Jika tidak mau ikut aturan main itu, orang-orang dari
perusahaan itu bakal dicuekin.
Dalam lima kali rapat dengan staf
di SKK Migas, paling tidak perusahaannya harus menyiapkan dana segar
rata-rata Rp 40 jutaan untuk saban kali pertemuan. Anggaran ini untuk
menghibur para staf usai rapat. Mereka yang meminta. Mintanya sih halus,
ujarnya.
Bahkan, rapat diselenggarakan bersama SKK Migas jarang
sekali dilakukan di kantornya yang megah itu. Para pegawai pengelolaan
minyak lebih memilih kumpul di hotel berbintang sebagai syarat
menggolkan sebuah kontrak. Setelah itu, biasanya mereka minta meluncur
ke Panglima Polim atau tempat khusus untuk karaokean atau lainnya.
Bahkan mintanya yang anyir-anyir," tutur Adnan.
Saban kali rapat,
perwakilan perusahaan akan ditemui empat staf. Itu baru stafnya, kalau
atasannya itu urusan atasan saya. Saya tidak tahu soal yang atas-atas,
katanya. Tapi dia mendengar dari seorang teman, suap buat atasan
kabarnya bisa mencapai sepuluh persen dari nilai kontrak.
Dia mengungkapkan perjamuan dilakukan sebelum dan sesudah kontrak didapat. Kalau tidak, kerja pegawai SKK Migas dijamin lelet.
Seorang
petinggi SKK Migas mengakui pihaknya banyak menerima tekanan soal
pembagian blok migas setiap kali menggelar tender. Banyak titipan dari
politisi atau pemerintah terhadap blok ditenderkan.Sehingga sampai saat
ini banyak blok migas sudah ada pemenang tendernya tapi tidak digarap.
Mereka akhirnya jadi calo atau makelar blok migas," ujarnya.
Bau
anyir di SKK Migas, dulu bernama BP Migas, terbukti dengan tangkap
tangan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandidi dengan beberapa orang dari
vendor swasta Karnel Oil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rudi diduga
menerima suap dua kali, yakni USD 300 ribu pada bulan Ramadan dan USD
400 ribu setelah Lebaran. Totalnya fulus dia terima USD 700 ribu.
Selain
itu, dari ruang kerjanya KPK menyita 180 gram kepingan emas, 60 ribu
dolar Singapura dan USD 2 ribu. Di kotak deposit Rudi, juga ditemukan
USD 32 ribu. Terakhir, KPK menyita sedan mewah Camry Hybrid.
Pengganti
sementara Rudi Rubiandini, Johannes Widjonarko, sebelumnya wakil Rudi
di SKK Migas, membantah praktek busuk di lembaganya. Dia menolak adanya
suap sepuluh persen dari nilai kontrak.
Secara diplomatis, dia
menegaskan jika ada permintaan hiburan atau lainnya dari para vendor,
hal itu di luar kedinasan dan tanggung jawab pribadi. Pada prinsipnya
kalau itu dikeluhkan, itu bukan kebijakan SKK Migas."
No comments:
Post a Comment