Hal ini disepakati peserta rapat pleno Sidang Umum ke-20 UNWTO di Livingstone, Zambia, Kamis (29/8/2013) sore waktu setempat. Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar menyambut keterpilihan ini dan mengatakan akan berupaya sebaik-baiknya memenuhi harapan para peserta sidang.
Seusai rapat, Sapta menjelaskan, lembaga ini penting dalam pengelolaan UNWTO. Program-program UNWTO dilakukan dengan persetujuan Dewan Eksekutif.
Menurutnya, dipilihnya Indonesia merupakan bentuk pengakuan UNWTO atas peran Indonesia. Selain itu, Indonesia tetap mempertahankan posisi sebagai Anggota Komite Anggaran dan Komite Etik UNWTO.
Sebagai Ketua Dewan Eksekutif UNWTO, lanjut Sapta, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk mengekspresikan kepentingan pengembangan pariwisata seperti fasilitasi visa, bantuan pemasaran, kerja sama destinasi, bahkan bantuan tenaga ahli.
"Selain itu, Indonesia akan lebih mudah mengakses berbagai informasi pariwisata secara global. Terakhir, hal ini sekaligus menjadi promosi untuk Indonesia," kata Sapta.
Masalah pengembangan pariwisata, seperti kemudahan pengurusan visa, pajak, dan konektivitas, lanjut Sapta, tak hanya urusan di dalam negeri. UNWTO bisa menjadi salah satu lembaga yang mendorong atau menekan kebijakan-kebijakan negara tertentu yang menghambat pariwisata.
Misalnya, tambah Sapta, pengenaan pajak dari negara-negara maju untuk warga yang ke luar negaranya bisa ditekan supaya pariwisata dunia lebih bergairah. Konektivitas dan kemudahan pengurusan visa juga bisa didorong dari kerja sama berbagai pihak.
0 comments:
Post a Comment