Salahkah Mendagri minta Jokowi pindahkan Lurah Susan?

Katakepo.blogspot.com - Nama Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli belakangan ramai menjadi pemberitaan media. Sebab, perempuan berusia 43 tahun banyak mendapat penolakan dari masyarakat karena alasan agama.

Aksi penolakan masyarakat tersebut dicurahkan lewat demonstrasi. Mereka menggelar demonstrasi di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung hingga aksi massal jalan kaki.

Alasan masyarakat menolak Lurah Susan cukup sederhana. Menurut mereka perbedaan keyakinan antara Lurah Susan dengan warga membuat sejumlah kegiatan di lingkungan mereka terganggu. Salah satu contohnya adalah Lurah Susan tak bisa menghadiri acara majelis taklim dan Ramadan.

Kabar penolakan Lurah Susan rupanya sampai ke telinga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi . Gamawan meminta kebijaksanaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) untuk menempatkan lurah sesuai dengan kultur dan budaya daerah.

"Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau Susan ditempatkan yang di daerah non muslim juga. Artinya aspirasi masyarakat terpenuhi," ujar Gamawan.

Namun, saran Gamawan ditolak mentah-mentah oleh Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Jokowi menyatakan tidak alasan yang kuat untuk menggeser Susan Jasmine Zulkifli dari posisi lurah Lenteng Agung. Jokowi juga tidak akan mempertimbangkan protes warga soal beda keyakinan dengan Lurah Susan.

Jokowi menegaskan, penempatan Lurah Susan di Lenteng Agung berdasarkan hasil tes seleksi terbuka atau lelang jabatan yang digelar beberapa waktu lalu terhadap camat dan lurah. Jokowi mengatakan tidak akan menuruti saran Gamawan walaupun sang lurah terus didemo warganya.

"Oh enggak (sekarang), enam bulan menjabat baru dievaluasi. Karena kalau setiap demo saya evaluasi, demo evaluasi, semua nanti demo minta ganti lurah dan camat, repot saya," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9).

Berbeda dengan Jokowi , Ahok lebih keras menyikapi saran Gamawan. Ahok bahkan meminta Gamawan belajar konstitusi lagi.

"Dia harus belajar konstitusi. Menurut saya Mendagri itu perlu belajar tentang konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang tolak atau tidak tolak," tegasnya di sela-sela acara Apel Besar Satgas Banjir dan Satgas Jalan Rusak di Monas, Jakarta, Jumat (27/9).

Ahok bahkan dengan lantang menyarankan agar Gamawan memindahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena juga sering didemo.

"Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY sering didemo juga. Ya dong, saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun karena banyak yang demo kan, kalau begitu musti diganti dong. Kemarin Pak Jokowi juga didemo dari buruh berapa kali, saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya turun," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9).

Tahu bosnya dihujat, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Umar Syahdat 'mengamuk' di jejaring sosial Twitter.

"Saya bela mendagri karena statement mendagri benar karena sesuai dengan UU Otda. Lebih baik, baca dulu UU Otda baru bicara," kata Umar di akun twitter pribadinya @Umar_Hasibuan, Sabtu (28/9).

Umar menilai apa yang telah disampaikan oleh Gamawan Fauzi tak ada yang menyalahkan pendapat dari Jokowi dan Ahok tentang Lurah Susan. Hanya saja, masyarakat keburu menilai miring pernyataan Mendagri.

"Padahal yang disampaikan mendagri tak ada yang salahkan Jokowi-Ahok. Tapi karena kalian sudah anggap mendagri salah, apapun yang benar disampaikan mendagri tetap salah," lanjutnya.

"Apapun yang keluar dari mulut Ahok dan Jokowi sudah pasti benar semua menurut kalian. Jadi tak ada guna lagi berdebat dan diskusi," kicaunya lagi.

Lantas kalau sudah begini siapa yang salah?