Beli alat sadap Rp 70 M, Menhan jamin tak akan disalahgunakan

Katakepo.blogspot.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan alat sadap yang rencananya dibeli dari pabrik peralatan mata-mata asal Inggris, Gamma TSE Ltd. Peralatan sadap senilai Rp70 miliar tersebut rencananya digunakan untuk keperluan intelijen strategis.

"Alat sadap tersebut tak akan digunakan untuk keperluan lain seperti pengungkapan kriminalitas maupun kepentingan ekonomi ataupun penyadapan-penyadapan lain yang dikhawatirkan sebagian pihak disalahgunakan," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro, usai Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara PNS Kementerian Pertahanan di Rindam Jaya, seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/9).

Menurut Menhan Purnomo, intelijen ada beberapa tingkatan. "Ada intelijen yang digunakan untuk mengejar kriminal, dan ada intelijen untuk ekonomi. Sedangkan kami, intelijen untuk strategis. Oleh karena itu disebut Badan Intelijen Strategis (BAIS)," katanya.

"Jadi ngetrace (nyadap) pembobol bank itu bukan tugas kami. Kami adalah yang sifatnya betul-betul strategis untuk kepentingan keamanan negara dan pertahanan negara," kata Purnomo seraya mengungkapkan kementerian pertahanan di negara mana pun dipastikan ada intelijen strategis.

Pengawasan penggunaan alat sadap ini akan di bawah langsung wewenang Kementerian Pertahanan dan dipastikan tidak akan berbenturan dengan institusi lain.

"Jangan dipersepsikan nanti untuk menyadap seenaknya, gak akan kita lakukan itu. Kita juga ngontrol. Kita malah punya Lembaga Sandi Negara yang koordinasi ke kita juga. Selama ini ada komplain (keluhan,red) gak? Tentu kita lakukan sesuai tupoksi (tujuan,pokok dan fungsi) tidak akan mungkin mereka melakukan di luar tupoksi. Kalau itu terjadi beri tahu saya," tegas Menhan.

Pengadaan alat sadap ini masuk dalam rancangan modernisasi alat utama sistem persenjataan Indonesia atau Minimum Essential Force.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menentang pembelian alat sadap bernilai Rp 70 miliar tersebut karena dikhawatirkan adanya penyalahgunaan alat itu untuk kepentingan Pemilu 2014. Hal itu, bila dilihat kedekatan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Dirinya berpendapat peralatan intelijen terbaru itu seyogyanya digunakan untuk mendukung pertahanan negara dari ancaman luar negeri.