"Pusing saya ngebahas ini ( banjir, Red)," ucap Jokowi dengan nada berseloroh kepada Gubernur Jawa Barat Achmad Heryawan dan pejabat lainnya sebelum memulai pertemuan.
Ucapan Jokowi langsung disambut tawa pejabat lainnya yang hadir dalam pertemuan itu. Selain menteri dan gubernur, hadir juga Kepala Kepala Wilayah Sungai Besar Ciliwung-Cisadane
T Iskandar, dan Sekjen Kementeria PU Agus Wijanarko, Wali Kota Bogor Diani Budiarto, Bupati Bogor H Rachmat Yasin, Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, dan pejabat dari Pemkot Tangerang.
Pertemuan berlangsung tertutup. Sejumlah wartawan mencoba mencuri kesempatan untuk mendengar isi pertemuan lewat kaca jendela di pos tersebut. Hujan turun dengan intensitas sedang di kawasan Katulampa, Bogor Timur saat pertemuan itu. Debit air ciliwung terpantau di menara bendung katulampa setinggi 70 centimeter atau siaga 4.
Walaupun mengaku pusing, Jokowi optimistis dapat menyelesaikan masalah banjir. Keyakinan ini karena dia mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Banten dan Pemerintah Pusat.
"Ini (pembangunan bendungan, Red) akan mengurangi air yang masuk ke Jakarta sekitar 40 persen," ujar Jokowi.
Ia menambahkan, penanggulangan banjir di Jakarta akan lebih masif dengan adanya normalisasi sungai dan waduk yang ada di Ibu Kota.
"Tetapi nanti apabila normalisasi sungai, waduk dilakukan, insya Allah akan bisa mengurangi banjir dan di Jakarta," katanya.
Dari hasil rapat koordinasi itu, ada tiga pendekatan, yaitu pendekatan struktural, non-struktural dan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan struktural, menurut Ahmad Heryawan, dengan membangun waduk yakni di Sukamahi di Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, satu lagi di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kemudian, membuat sodetan di Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dan ke Kali Cisadane, revitalisasi situ-situ sebelum ke Jakarta dan normalisasi Ciliwung dan Cisadane. Ditambah juga oleh konvervasi Ciliwung-Cisadane dan lain-lain.
Ada pun langkah non-struktural, yaitu akan dibuat penghijauan di daerah aliran sungari, dengan memberi jarak 20 meter terhadap pemukiman warga serta penertiban sungai Ciliwung.
Kemudian ketiga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan sampah berbasis masyarakat, gerakan Ciliwung bersih, gerakan menanam 1 miliar pohon di daerah aliran Ciliwung dan Cisadane.
Untuk kesepakatan non-struktural maupun pemberdayaan masyarakat akan menjadi otoritas sepenuhnya Pemerintah Daerah masing-masing, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta.
0 comments:
Post a Comment