Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, menjelaskan, aksi buruh kembali menuntut kenaikan upah ini perlu dikaji terlebih dahulu apakah sesuai dengan aturan dan situasi kondisi perekonomian di Jakarta.
"Ya kalau saya melihat itu adalah pertama aturan, yang kedua situasi dan kondisi ekonomi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota.
Jokowi mengungkapkan, pihaknya belum dapat memastikan apakah akan memenuhi permintaan buruh dan ia tidak ingin tergesa-gesa dalam menanggapi permintaan buruh. "Ya tidak tahu, survei saja belum," ucap Jokowi.
Seperti diketahui, sekitar 3.000 buruh DKI Jakarta hari ini akan menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota DKI Jakarta tempat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkantor. Dalam aksinya mereka menuntut kenaikan UMP menjadi sebesar Rp 3,7 juta terhitung tahun 2014 mendatang.
"Sekarang ini sudah ada ribuan buruh kumpul di Pulogadung menuntut UMP DKI sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item KHL, karena kalau pakai 60 item maka tidak ada kenaikan pada 2014,"ujar Presiden KSPI, Said Iqbal kepada Tribunnews, Selasa(3/9/2013).
Selain menuntut kenaikan UMP, ribuan buruh juga menolak dan mendesak pencabutan Inpres tentang penetapan UMP yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah dengan hanya mendengarkan Apindo tanpa dialog dengan serikat buruh.
"Oleh karenanya Inpres ini cacat hukum tidak sesuai mekanisme penetapan UMP yang diatur UU 13 tahun 2003 sehingga gubernur Jokowi tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," ujar Said.
Buruh juga mendesak untuk segera menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat pada 1 Januari 2014.
"Bukan bertahap hingga 2019 dengan jumlah PBI 156 juta orang bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar pengusaha. 5 September 30 ribu buruh bodetabek juga akan aksi di istana, Kemenakertrans, dan Kemenkes," katanya.
0 comments:
Post a Comment