Para pejabat di Indonesia merasa prihatin atas apa yang terjadi. Generasi muda seharusnya disiapkan sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki moral yang baik.
Kenyataannya, banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan generasi muda. Termasuk pelajar.
Berikut ini komentar para pejabat negara ini soal beredarnya video mesum anak SMPN 4:
1. Mendikbud: Urusan moralitas itu tidak pernah berhenti
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh
mengatakan urusan moralitas tidak pernah berhenti untuk terus diajarkan
kepada generasi muda. Menurut M Nuh, pihaknya memang harus terus
mengawal perilaku para pelajar di tengah zaman krisis moral ini.
Ada dua hal yang akan dilakukan pihaknya untuk mengatasi masalah tersebut. "Pertama pembelajaran pada adik-adik kita. Tapi pembelajaran yang menimbulkan kesadaran saja tidak cukup," ujar M Nuh, di Istana Negara, usai menghadiri pelantikan Sutarman, Jumat (25/10).
Kedua, lanjut M Nuh, akan diberikan sanksi kepada para pelajar yang terbukti melakukan asusila. "Ya harus diberikan sanksi. Apalagi kalau dilakukan saat-saat pelajaran. Yang jelas harus diberikan sanksi," ujar M Nuh.
M Nuh pun tidak mengelak jika memang harus dipasang CCTV di tiap ruang kelas. Menurutnya, hal itu hanya sebuah instrumen, pengawasan apapun dapat membantu.
"Jadi CCTV itu kan instrumen. Esensinya kan pengawasan. Pengawasan pakai model apapun positif. Kalau seandainya sangat membantu, dan sangat membantu tentunya. Karena di dalam kelas itu, di ruang kepala sekolah itu kan ada layar besar. Setiap ruang kelas bisa di monitor. Kalau itu bisa dilakukan saya kira sangat positif itu. Saya mendukung itu," paparnya.
Ada dua hal yang akan dilakukan pihaknya untuk mengatasi masalah tersebut. "Pertama pembelajaran pada adik-adik kita. Tapi pembelajaran yang menimbulkan kesadaran saja tidak cukup," ujar M Nuh, di Istana Negara, usai menghadiri pelantikan Sutarman, Jumat (25/10).
Kedua, lanjut M Nuh, akan diberikan sanksi kepada para pelajar yang terbukti melakukan asusila. "Ya harus diberikan sanksi. Apalagi kalau dilakukan saat-saat pelajaran. Yang jelas harus diberikan sanksi," ujar M Nuh.
M Nuh pun tidak mengelak jika memang harus dipasang CCTV di tiap ruang kelas. Menurutnya, hal itu hanya sebuah instrumen, pengawasan apapun dapat membantu.
"Jadi CCTV itu kan instrumen. Esensinya kan pengawasan. Pengawasan pakai model apapun positif. Kalau seandainya sangat membantu, dan sangat membantu tentunya. Karena di dalam kelas itu, di ruang kepala sekolah itu kan ada layar besar. Setiap ruang kelas bisa di monitor. Kalau itu bisa dilakukan saya kira sangat positif itu. Saya mendukung itu," paparnya.
2. Jokowi akan selidiki kasus video mesum
Kabar video mesum pelajar SMP sampai ke telinga
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Setelah mendengar berita itu, Jokowi
pun langsung ingin bertemu para pihak yang diduga terkait dengan kasus
video mesum siswa siswi SMPN 4 Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Jokowi akan memanggil para pihak dan menanyakan detailnya peristiwa tersebut. Jokowi heran kenapa anak SMP sudah berani melakukan hal tak senonoh seperti itu.
"Hari Senin akan saya panggil. Saya mau tanya secara detail," kata Jokowi di sela-sela kegiatan Jakarta Marathon di pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (27/10) kemarin.
Sayangnya, Jokowi tidak memberitahu siapa saja pihak tersebut yang akan dipanggil. Sebab dia hanya ingin mendengarkan keterangan-keterangan lengkap terlebih dahulu tentang kasus itu. "Ini harus dimengerti dulu, saya hanya mau berbicara dulu, belum mau bicara soal sanksi," ujarnya.
"Harus hati-hati, jangan seperti kasus yang dulu, kalau informasinya yang keliru, nanti kebijakannya keliru. Sehingga ini mau dikumpulin dulu, harus tanyakan riilnya bagaimana dulu," paparnya.
Jokowi akan memanggil para pihak dan menanyakan detailnya peristiwa tersebut. Jokowi heran kenapa anak SMP sudah berani melakukan hal tak senonoh seperti itu.
"Hari Senin akan saya panggil. Saya mau tanya secara detail," kata Jokowi di sela-sela kegiatan Jakarta Marathon di pelataran Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (27/10) kemarin.
Sayangnya, Jokowi tidak memberitahu siapa saja pihak tersebut yang akan dipanggil. Sebab dia hanya ingin mendengarkan keterangan-keterangan lengkap terlebih dahulu tentang kasus itu. "Ini harus dimengerti dulu, saya hanya mau berbicara dulu, belum mau bicara soal sanksi," ujarnya.
3. Anggota DPR sarankan Mendikbud beri sanksi
Reni Marlinawati, Anggota Komisi X DPR
mengatakan perbuatan asusila yang dilakukan oleh pelajar SMP 4 Jakarta
harus diberi sanksi. Hal itu terkait pengamanan sekolah untuk
mengantisipasi kasus video porno oleh siswa.
Reni menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. Menurut Reni, sekolah juga mesti bertanggung jawab hal itu. Sebab jika sistem pengawasan sekolah baik, pembuatan video dalam ruang kelas itu tidak akan terjadi.
"Saya pernah berkali-kali sampaikan ke Mendikbud soal pengawasan sekolah. Perlu ada penekanan pada dinas, untuk memberikan sanksi pada sekolah dalam kasus seperti ini. Sebenarnya kasus ini kan baru yang terungkap. Karena kasus-kasus serupa banyak kejadian di daerah," kata Reni di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10).
Politikus asal PPP itu menekankan, kunci semua masalah pendidikan seperti ini adalah sistem pendidikan. Anak-anak tidak cukup hanya diberikan materi yang hanya bisa dipahami. Lanjut dia, bagaimana pendidikan bisa membentuk akhlak dan karakter anak.
"Sementara pendidikan agama yang menyertai akhlak, karakter, anggarannya sudah triliunan tapi setelah tiga tahun berlalu saya tidak melihat dampaknya. Pendidikan karakter hanya jargon. Ini harus dievaluasi Mendikbud sebagai penanggungjawab pendidikan nasional," pungkasnya.
Reni menyampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. Menurut Reni, sekolah juga mesti bertanggung jawab hal itu. Sebab jika sistem pengawasan sekolah baik, pembuatan video dalam ruang kelas itu tidak akan terjadi.
"Saya pernah berkali-kali sampaikan ke Mendikbud soal pengawasan sekolah. Perlu ada penekanan pada dinas, untuk memberikan sanksi pada sekolah dalam kasus seperti ini. Sebenarnya kasus ini kan baru yang terungkap. Karena kasus-kasus serupa banyak kejadian di daerah," kata Reni di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10).
Politikus asal PPP itu menekankan, kunci semua masalah pendidikan seperti ini adalah sistem pendidikan. Anak-anak tidak cukup hanya diberikan materi yang hanya bisa dipahami. Lanjut dia, bagaimana pendidikan bisa membentuk akhlak dan karakter anak.
"Sementara pendidikan agama yang menyertai akhlak, karakter, anggarannya sudah triliunan tapi setelah tiga tahun berlalu saya tidak melihat dampaknya. Pendidikan karakter hanya jargon. Ini harus dievaluasi Mendikbud sebagai penanggungjawab pendidikan nasional," pungkasnya.
"Harus hati-hati, jangan seperti kasus yang dulu, kalau informasinya yang keliru, nanti kebijakannya keliru. Sehingga ini mau dikumpulin dulu, harus tanyakan riilnya bagaimana dulu," paparnya.
4. PPP: Pelaku di bawah umur harus dilindungi
Lain lagi dengan tanggapan politikus asal PPP
Eko Hendro Purnomo. Anggota Komisi X DPR ini merasa kasihan dengan
pelaku adegan mesum di video tersebut.
Menurut Eko, polisi harus melindungi para pelaku video tersebut dengan alasan di bawah umur. Selain itu, Eko juga meminta identitas pemeran dan wajah pelaku disamarkan.
"Polisi harus benar-benar melindungi pelakunya karena ini anak di bawah umur. Kalaupun video ini beredar sampai ke media televisi, kita minta pemerannya disamarkan," kata dia.
Eko menilai, langkah polisi merahasiakan lokasi pemeriksaan pemeran video porno ini sudah tepat. Bahkan dia meminta sekolah tempat video itu direkam juga harus merahasiakan identitas pelaku. Hal ini untuk menjaga masa depan pemeran video tersebut.
"Anak ini harus dilindungi. Sekolah juga dilindungi. Yang sangat disayangkan mengapa video ini bisa bocor. Karena itu kita juga minta Kementerian Kominfo mencabut video itu dari servernya, tutup aksesnya," pungkasnya.
Menurut Eko, polisi harus melindungi para pelaku video tersebut dengan alasan di bawah umur. Selain itu, Eko juga meminta identitas pemeran dan wajah pelaku disamarkan.
"Polisi harus benar-benar melindungi pelakunya karena ini anak di bawah umur. Kalaupun video ini beredar sampai ke media televisi, kita minta pemerannya disamarkan," kata dia.
Eko menilai, langkah polisi merahasiakan lokasi pemeriksaan pemeran video porno ini sudah tepat. Bahkan dia meminta sekolah tempat video itu direkam juga harus merahasiakan identitas pelaku. Hal ini untuk menjaga masa depan pemeran video tersebut.
"Anak ini harus dilindungi. Sekolah juga dilindungi. Yang sangat disayangkan mengapa video ini bisa bocor. Karena itu kita juga minta Kementerian Kominfo mencabut video itu dari servernya, tutup aksesnya," pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment