"Kayaknya tidak mungkin PDIP melawan kehendak publik. Kecil kemungkinannya," ujar Hamdi di Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Menurut Hamdi, jika PDIP sampai mengambil kebijakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat akan terjadi politik alienation yang justru berpotensi menimbulkan kemarahan warga dan justru merugikan PDIP.
"Itu bahaya karena jika keinginan elit dengan rakyat terlalu jauh, maka massa akan marah. Nah kalau yang marah 40 persen, kalau kata survei, yang memilih Jokowi, apa gak kualat PDIP," tuturnya.
Namun Hamdi yakin PDIP hanya tengah mencari momen yang tepat untuk memutuskan secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres mereka.
"Saya agak yakin (PDIP akan calonkan Jokowi), dan bodoh sekali jika PDIP sudah melihat tingkat prevelensi begitu tinggi tapi justru memasang orang lain. Gak mungkinlah," tukasnya.
Ia menyebut ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan partai yang menyatakan dirinya sebagai partai wong cilik itu untuk menunda pengumuman pencapresan Jokowi.
"Pertimbangan pertama tentu etika politik, tapi seperti saya katakan kita sebenarnya bisa melihat kualitas seseorang dari kinerjanya selama waktu tertentu, jadi tidak perlu Jokowi membuktikan selama 5 tahun," jelasnya.
Apalagi, lanjutnya, Jokowi juga bisa melakukan hal yang ia terapkan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi meminta maaf dan izin dari masyarakat Solo untuk menunaikan tugas yang lebih besar di Jakarta.
Hamdi melanjutkan, alasan kedua kemungkinan adalah PDIP masih menunggu kepastian perolehan suaranya untuk pemilu legislatif. Karena jika mereka dapat meraih perolehan suara lebih dari 20 persen maka akan lebih mudah bagi PDIP untuk menentukan calon presiden.
Alasan ketiga adalah untuk melindungi Jokowi dari serangan dan fitnah-fitnah politik yang potensial muncul jika Jokowi resmi diusung sebagai Capres.
"Jadi jangan sampai nanti Jokowi jadi target serangan politik," katanya.
