Katakepo.blogspot.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo ( Jokowi
) diharapkan segera merealisasikan program revitalisasi Metromini dan
Kopaja. Sebab, jika menunggu Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD)
untuk mengelola transportasi umum, dinilai terlalu lama.
"Enggak
kekejar kayaknya kalau nunggu PPD Itu butuh waktu. Enggak cuma itu,
butuh ketegasan. Kalau masyarakat ada pilihan untuk tak naik Metromini,
dia enggak naik kok. Kan enggak ada pilihan lain," ujar Ketua Komisi B
DPRD, Slamet Nurdin di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (30/8).
Politisi
PKS ini mengatakan pengusaha atau operator Metromini seharusnya dapat
melakukan peremajaan armada, jika dilihat dari pendapatan per hari.
Namun, kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.
"Jadi sekarang
mereka bangkrut, disuruh ganti tidak ada dana. Kalau ada dana pun harus
dikelola perusahaan, enggak bisa dikelola pribadi-pribadi lagi,"
katanya.
Menurutnya, apabila Pemprov ingin melakukan sekarang
dapat bernegosiasi dengan pemilik Metromini. Hal ini, untuk
memperkirakan kontribusi Transjakarta masa mendatang.
"Kalau mau peremajaan sendiri kan harus masuk ke UPT Transjakarta, atau mendirikan sendiri, syaratnya memang begitu," katanya.
Untuk
memberikan suntikan dana kepada perusahaan Metromini, Slamet menegaskan
tidak mungkin Pemprov melakukan hal tersebut. Tetapi, Pemprov hanya
dapat membantu kredit murah.
"Tapi kalau dikasih mereka melakukan
peremajaan, nantinya milik pribadi juga. Akhirnya parkir di pinggir
jalan, lalu ugal-ugalan, sistemnya setoran, kalau sistemnya setoran
dampaknya kan nanti, rapat," jelasnya.
Pengalihan PPD dari pusat
ke Pemprov membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena, sesuai
mekanismenya harus melalui DPR RI karena pengalihan aset.
"Akan
panjang, rumit dan enggak mungkin tahun ini. Jadi yang paling realistis
melalui UP Transjakarta yang bakal diketok sebentar lagi. Dan UP
Transjakarta harus bisa mengakomodir bisnis model bus kecil kerjasama
pemilik Metromini," terangnya.
PD Transjakarta yang digunakan
sebagai pengelola angkutan umum akan melakukan rekruitmen manajemen dan
harus paralel. Karena pada saat Perda jadi, yang membuat repot adalah
Pergub yang akan dikeluarkan bulan depan.
"Mendingan paralel. Pemprov rekruitmen manajemen, paralel jalan, begitu ketok palu, manajemen sudah ada," jelasnya.
Untuk
mempermudah hal tersebut, Slamet mengaku Dishub harus memfasilitasi
dalam proses win-win solution. Kerena Metromini yang beroperasi saat ini
sudah tidak layak.
"Sudah tidak memadai Ibu Kota masih adanya Metromini yang kayak gitu," tandasnya.
