Katakepo.blogspot.com - Indonesia belum bisa lepas dari jerat utang. Data terbaru Bank
Indonesia (BI) menunjukkan, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada
Juli 2013 mencapai 7,3 persen (yoy). Pertumbuhan utang luar negeri ini
sedikit mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2013
sebesar 8 persen (yoy).
Data yang dilansir BI menunjukkan posisi utang luar negeri Indonesia
pada akhir Juli 2013 tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp
2.983 triliun. Utang luar negeri Indonesia banyak didominasi utang
jangka panjang yaitu sebanyak 82,3 persen. Sedangkan sisanya merupakan
utang jangka pendek.
"Dari sisi komposisi valuta, ULN Indonesia sebagian besar bervaluta
USD sebanyak 68,2 persen, sedangkan jenis valuta JPY mencapai 12,5
persen dan sisanya terdiri dari berbagai jenis valuta," jelas Hendy di
Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (24/9).
BI mendapati pertumbuhan utang luar negeri swasta mengalami
perlambatan. Utang swasta pada Juli 2013 tumbuh 9,5 persen (yoy) atau
lebih rendah dari pertumbuhan pada Juni 2013 yang mencapai 11 persen
(yoy). Pada akhir Juli 2013, tercatat utang luar negeri swasta sebesar
USD 133,94 miliar.
Bank Dunia sudah mengingatkan negara berkembang untuk mengurangi
utang. Direktur Pelaksana Bank Dunia yang juga mantan menteri keuangan
Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penundaan pemangkasan
stimulus moneter oleh bank sentral AS harus dijadikan kesempatan bagi
negara berkembang untuk melakukan dua hal. Perbaiki ekonomi domestik dan
mengurangi jumlah utang luar negerinya.
"Negara yang sangat tergantung dengan aliran modal asing harus
memerkuat neraca utangnya dengan mengurangi ketergantungannya pada utang
valuta asing yang berjangka pendek," katanya.
Masih dari data BI, total utang pemerintah mencapai USD 133 miliar
atau Rp 1.435 triliun. Utang pemerintah memang cenderung mendapat
sorotan tajam. Bahkan, pemerintah dituding tidak punya niat untuk
mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Dari penelitian Lembaga swadaya Indonesia Budget Center (IBC), pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) terlalu tergantung pada pinjaman atau utang. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Postur anggaran negara yang selalu defisit dan ditutupi dari
pinjaman, seolah menggambarkan rendahnya komitmen pemerintah mengurangi
utang. Padahal, sebetulnya peningkatan pendapatan negara dari sektor
pajak dapat mengurangi ketergantungan utang dalam dan luar negeri.
Kritik keras juga datang dari Institut Pengembangan Ekonomi dan
Keuangan (Institute for Development of Economics and Finance/INDEF) yang
menuding pemerintah doyan menambah utang baru.
Sebenarnya, apa penyebab utang Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, menumpuk hingga mencapai Rp 2.983 triliun?
merdeka.com mencoba merangkum berbagai analisa mengenai penyebab Indonesia terus menerus mengandalkan utang. Berikut paparannya.
1. Rajin terbitkan obligasi
Kepala divisi riset BEI, Poltak Hotradero menyebutkan, utang
perusahaan di Indonesia maupun pemerintah terus tumbuh tinggi. Salah
satunya karena rajin menerbitkan obligasi atau surat utang.
Dalam catatan Poltak, pertumbuhan surat utang pemerintah tahun lalu
mencapai 72 persen dari USD 53 miliar di 2011 menjadi USD 94 miliar di
2012. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga
lainnya seperti Malaysia, dan Singapura.
Sementara untuk obligasi korporasi, secara persentase tumbuh sangat
tinggi. Mencapai 697 persen. Namun masih kecil jika dilihat dari sisi
nominal atau jumlah.
2. APBN selalu defisit
Membengkaknya alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM)
tahun ini, membuat pemerintah terpaksa mengeluarkan instrumen Surat
Berharga Negara (SBN) untuk menutupi kekurangan pada anggaran negara.
Anggaran subsidi yang membengkak berpotensi menggelincirkan asumsi
defisit menjadi di atas dua persen lebih dari rencana awal 1,65 persen.
Melesetnya defisit membuat beban fiskal negara semakin berat. Skema yang
diambil untuk menutupi defisit ini ialah dengan menerbitkan Surat
Berharga Negara (SBN).?
3. Pendapatan negara rendah
Alasan lain yang kerap disampaikan pemerintah terkait terus
tergantung pada utang adalah kontribusi rakyat melalui pembayaran pajak
terhadap negara, terbilang kecil. Dengan kata lain, makin besar pajak
yang dibayar rakyat, semakin rendah ketergantungan negara terhadap
utang.?
Sejak krisis ekonomi global akhir 2008, rasio pajak terhadap PDB
nasional belum pernah menyentuh 13 persen. Tahun ini, rasio pajak
ditargetkan mencapai 12,86 persen terhadap PDB.
4. Gaji PNS terus naik
Setiap tahun, pemerintah tidak pernah absen menaikkan gaji pegawai
negeri sipil (PNS). Kebijakan itu dinilai semakin memperbanyak utang
Indonesia.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan
pemerintah dalam menaikkan gaji PNS sangat memberatkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, setiap gaji PNS naik
juga berdampak pada penambahan anggaran seperti untuk dana pensiun dan
tabungan hari tua.
Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi
mengungkapkan kebutuhan dana yang cukup besar ini biasanya ditutup
pemerintah melalui jalur utang.?
"Jadi PNS naik gajinya, negaranya semakin banyak utang. Jadi tidak
ada gunanya gaji PNS dinaikkan. Karena menjadi utang APBN kita.
Pemerintah siapa yang mau bayar utang ini? Ya kita-kita juga dari
pajak," ujar dia saat konferensi pers "STOP Penyimpangan APBN" di Kantor
FITRA, Jakarta, Minggu (15/9).
5. Kebutuhan proyek infrastruktur
Dalam pembangunan sarana dan prasarana negeri ini, pemerintah masih
mengandalkan pinjaman dari luar negeri. Salah satu alasannya, anggaran
negara tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Selama ini pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen
utang di dalamnya.
Langkah pengurangan utang ini salah satunya dengan mendorong
perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun
infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan
utang.