"Selain akan menguntungkan konsumen, PGN juga tidak akan dirugikan dengan pelaksanaan open access. Secara teknis dan ekonomis, tidak ada yang dirugikan. Makanya, ini sebenarnya tinggal dilaksanakan saja," ujar Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Umi Asngadah di Jakarta, Jumat (25/10).
Atas dasar itu, BPH Migas tetap mendesak PGN untuk menjalankan open access, akhir Oktober ini. Seperti dititahkan Permen ESDM No.19 tahun 2009.
Umi menjelaskan, harga gas yang harus dibayarkan badan usaha terdiri atas biaya investasi ditambah biaya operasional dan perawatan, kemudian dibagi dengan volume gas yang mengalir di dalam pipa. Berdasarkan rumusan itu, PGN yang saat ini memiliki jaringan pipa gas nasional dinilai tidak akan mengalami kerugian sama sekali.
Disisi lain, konsumen juga akan diuntungkan jika kebijakan open access diberlakukan. Soalnya, mereka akan mendapat harga beli gas yang lebih murah karena tidak ada lagi monopoli
"Apabila open access diterapkan, di hulu SKK Migas akan melakukan lelang terhadap badan usaha yang paling menguntungkan untuk mengalirkan gasnya," kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ali Kastella mengatakan open access merupakan salah satu kunci menyelesaikan permasalahan alokasi gas terhadap industri akibat minimnya infrastruktur. "Dengan pemakaian pipa bersama, ada optimalisasi distribusi gas sehingga tidak lagi harga menjadi mahal," kata dia.
Seharusnya, menurut Ali, PGN dan Pertamina sebagai BUMN bersedia melakukan open access. Karena itu bisa menjadi contoh untuk perusahaan swasta sejenis.
"Jika ada aturan Open Access, dipatuhi agar jadi contoh. Diberlakukannya open access akan mempermudah masyarakat mendapat pasokan gas. Harganya pun jadi murah," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura tersebut.
0 comments:
Post a Comment