Katakepo.blogspot.com - Lurah Lenteng Agung, Susan Jasmine Zulkifli mendadak tenar dan menjadi
perbincangan di sejumlah media massa. Wanita berusia 43 tahun ini
mendapat penolakan keras dari masyarakat sekitar untuk menjabat sebagai
lurah di Lenteng Agung. Alasannya konyol, penolakan itu hanya karena
agama yang dianutnya.
Aksi penolakan dilakukan dengan cara
berdemonstrasi dan melakukan aksi long march di beberapa titik sebagai
bentu protes terhadap Susan. Aksi ini pun rupanya terdengar sampai di
telinga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .
Gamawan
pun angkat bicara terkait hal ini. Dia meminta agar Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta mendengarkan aspirasi warga dan memindahkan Susan dari
Lenteng Agung.
"Pak Gubernur tidak salah menempatkan itu, tidak
ada undang-undang yang terlanggar. Tapi akan lebih bijak lagi, kalau
Susan ditempatkan yang di daerah non-muslim juga. Artinya aspirasi
masyarakat terpenuhi," ujar Gamawan.
Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama ( Ahok ) malah tak mau menuruti imbauan Mendagri tersebut.
Berikut jawaban Jokowi dan Ahok soal permintaan Mendagri agar Pemprov DKI Jakarta memindahkan Susan dan mendengarkan aspirasi warga Lenteng Agung:
1. Ahok: Mendagri harus belajar konstitusi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah atas
pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang meminta untuk mempertimbangkan
kembali Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng Agung. Pernyataan
Mendagri itu muncul setelah lurah Lenteng Agung didemo oleh warganya.
"Bilang
sama Mendagri, kami jadi gubernur dan wakil gubernur cuma dipilih 52,7
persen warga DKI. Berarti Pak Fauzi Bowo didukung oleh penduduk yang
kalau ditotal secara jumlah proporsi hampir 4 juta lebih orang Jakarta
yang tidak suka sama kami, tidak pilih kami," katanya di sela-sela acara
Apel Besar Satgas Banjir dan Satgas Jalan Rusak di Monas, Jakarta,
Jumat (27/9).
Ahok mengatakan, jika 4 juta orang tersebut demo di
depan Balai Kota, apakah Mendagri akan menggunakan kata yang sama? "Dia
bisa simpulkan Jokowi-Ahok tidak cocok memimpin di DKI karena ada 4
juta orang menolak. Itu pertanyaan saya sama Mendagri," katanya.
Kemudian
Ahok mencontohkan jumlah penduduk Lenteng Agung. Bila jumlah
penduduknya 55 ribu orang, dan yang berunjuk rasa berjumlah 25 ribu
orang, maka belum mencapai 50 persen plus 1 warga Lenteng Agung.
"Dia
harus belajar konstitusi. Menurut saya Mendagri itu perlu belajar
tentang konstitusi. Ini negara Pancasila, bukan ditentukan oleh orang
tolak atau tidak tolak," tegasnya.
2. Jokowi: Jangan urusan agama dibawa-bawa
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta menyatakan tidak alasan yang
kuat untuk menggeser Susan Jasmine Zulkifli sebagai lurah Lenteng
Agung, Jakarta Selatan. Soal protes warga karena Susan berbeda agama
dengan mayoritas warga tidak bisa dijadikan pertimbangan.
"Jangan sampai urusan agama dibawa-bawa ke sana," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/9).
Jokowi
juga mengomentari saran dari Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengevaluasi
penempatan Susan. Penempatan Susan di Lenteng Agung, sekali lagi, kata
Jokowi, berdasarkan hasil tes seleksi terbuka atau lelang jabatan yang
digelar beberapa waktu lalu terhadap camat dan lurah.
Atas dasar
itu dan sesuai komitmen Jokowi sebelumnya, evaluasi akan dilakukan
setelah masing-masing lurah dan camat hasil lelang jabatan bertugas
selama enam bulan.
"Itu kan dari lelang jabatan, ya kita ini kan
urusan detail itu kan ada di dinas. Tapi kalau bahwa dia (Susan) lulus
iya, artinya dia punya kemampuan," tukas Jokowi.
3. Jokowi: Kalau setiap demo dievaluasi, repot saya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan melakukan
evaluasi terhadap para lurah dan camat hasil lelang setelah mereka
menjabat selama 6 bulan. Saran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal
evaluasi penempatan Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli ditolak
Jokowi.
"Ya akan kita evaluasi, tapi enam bulan setelah lurah
menjabat, akan kita evaluasi," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta,
Jumat (27/9).
Jokowi mengatakan tidak akan menuruti saran Gamawan
yang meminta dirinya mengevaluasi Lurah Susan saat ini, walaupun sang
lurah terus didemo warganya.
"Oh enggak (sekarang), enam bulan
menjabat baru dievaluasi. Karena kalau setiap demo saya evaluasi, demo
evaluasi, semua nanti demo minta ganti lurah dan camat, repot saya,"
tukas Jokowi.
4. Ahok: Ini negara Pancasila, Susan tak dipindah karena agama
Warga Lenteng Agung, menolak kepemimpinan Lurah Susan Jasmine
Zulkifli di kampung mereka. Alasannya, Susan menganut keyakinan yang
berbeda dengan mayoritas warga bermukim di sana.
Mereka meminta
Gubernur Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama segera memindah
Susan dari Lenteng Agung. Tapi pria yang akrab disapa Ahok itu menolak
mentah-mentah desakan warga Lenteng Agung.
"Pokoknya prinsipnya
kita, tidak mau pindahkan orang karena alasan agama. Enggak ada, ini
negara Pancasila, mana ada pakai agama, mana boleh mindahin orang
gara-gara agama," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/9).
Ahok
mengaku tidak khawatir bila polemik ini membuat warga lebih anarkis dan
mengancam keselamatan Susan. Justru Ahok bakal mengganjar warga yang
main hakim sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Ya kalau sudah parah kita tindak dong, ini negara hukum," tegasnya.
5. Ahok: Kenapa Mendagri tidak pindahkan SBY yang sering didemo
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanggapi
keras pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi terkait demo warga terhadap
Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli. Dengan lantang, Ahok
menyarankan agar Gamawan memindahkan Presiden SBY karena juga sering
didemo.
"Kenapa tidak suruh pindahkan Pak SBY sering didemo juga.
Ya dong, saya khawatir kinerja Pak SBY juga turun karena banyak yang
demo kan, kalau begitu musti diganti dong. Kemarin Pak Jokowi juga
didemo dari buruh berapa kali, saya juga khawatir Pak Jokowi kinerjanya
turun," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (27/9).
Tak hanya
itu, dia memandang agar kantor Jokowi dipindahkan ke Merdeka Utara.
Sebab, jika Merdeka Utara didemo, maka tidak ada lagi jabatan yang lebih
tinggi di Indonesia.
"Karena Mendagri tidak bisa komentar
presiden, dia anak buahnya. Nah supaya jangan sampai Pak Mendagri nanti
bilang kami juga harus dipindahkan karena sering didemo, terpaksa pindah
ke Medan Merdeka Utara deh. Supaya enggak berani komentar kan,"
jelasnya.