Katakepo.blogspot.com - JAKARTA, Jakarta belum
pantas menyandang predikat sebagai "Kota untuk Semua". Pasalnya, ibukota
ini masih memiliki keterbatasan yang menyandera dirinya untuk tumbuh
dan berkembang menjadi kota ideal yang dapat mengakomodasi kepentingan
seluruh warganya.
Menurut Direktur Pengembangan Permukiman
Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Amwazi Idrus,
Jakarta belum memberikan kesempatan bagi penduduknya untuk memilki hak
dan kewajiban yang sama.
"Melihat Jakarta sekarang, terkendala
transportasi. Mobilitas menjadi sulit. Macet dan minim transportasi
publik yang nyaman dan memadai. Orang miskin sulit untuk akses ke
tempat-tempat bekerja dari rumahnya. Permukiman tidak laik huni. Kalau
pun ada, tidak memadai. Jadi, harusnya kota menyediakan hunian yang
dekat dengan tempat mereka bekerja," ujar Amwazi saat acara puncak
Peringatan Hari Habitat Dunia di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta,
bertema "Kota untuk Semua", pekan lalu.
Amwazi mengingatkan, pengelola kota harus mampu membuat penduduknya
punya hal yang sama untuk beraktivitas dalam kegiatan sosial maupun
ekonomi. "Nah, Surabaya, dia sudah menyelesaikan masalah akutnya. Kaki
lima, kemacetan dan juga fasilitas publik seperti taman dan kebersihan.
Taman itu artinya bukan keindahan saja, tapi hak orang mendapat ruang
terbuka hijau, artinya, memasok oksigen dan sebagainya. Jakarta belum
sampai pada taraf itu," ujarnya.
Meski belum menjadi kota yang mampu memenuhi hak semua penduduknya,
dan belum juga mampu menjadi kota terbaik di Indonesia, Amwazi masih
memandang Kota Jakarta sebagai daerah khusus. Sudah ada langkah yang
dilakukan pengelolanya. Di antaranya bekerja sama dengan Kementerian
Pekerjaan Umum (Kemen-PU) membangun rumah susun sewa di Jatinegara,
tepatnya di atas tanah milik Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, Jakarta juga tengah berbenah diri menertibkan PKL, perbaikan trotoar, dan pembersihan sungai.
Deputi
Gubernur Tata Ruang DKI Jakarta, Sarwon Handayani, mengakui, Jakarta
memang kota yang terus tumbuh secara dinamis dan tak pernah selesai.
Lahan terbatas, sehingga daya dukung tak mampu menampung jutaan
penduduknya. Siang hari bahkan mencapai 12 juta orang. Pertumbuhannya
tidak teratur, karena sudah tumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan.
"Beberapa
tempat mengalami penurunan kualitas lingkungan, sehingga kami terpaksa
harus merevitalisasi. Tentu saja, kami harus bekerja berdasarkan
prioritas. Ada sembilan prioritas yang akan kami kerjakan untuk menuju
Jakarta sebagai metropolitan yang laik huni dan untuk semua kalangan.
Yang teratas adalah pengembangan sistem transportasi, penanggulangan
banjir, genangan dan rob serta peningkatan kualitas lingkungan
permukiman kota," papar Sarwo kepada Kompas.com, Jumat (25/10/2013).
Khusus
mengenai masalah perbaikan lingkungan permukiman, lanjut Sarwo,
pihaknya memang menjalin kerjasama dengan beberapa institusi. Salah
satunya dengan Kemen-PU.
"Kami menyediakan lahan, mereka yang
membangun. Kami mengembangkan rusunawa. Sudah ada beberapa proyek
percontohan yang terbangun. Itu bisa diakses oleh kalangan masyarakat
berpendapatan marjinal dengan mudah dan murah. Jadi kalau dikatakan
bukan untuk semua kalangan, tidak tepat juga, karena kami masih terus
membangun," imbuhnya.
Amwazi menekankan, pihaknya membantu
Jakarta membuatkan rusunawa di tepi Sungai Ciwilung, tepatnya di kawasan
Jatinegara, Jakarta Timur.
"Posisi Kemen-PU sebagai pembina dan membantu merealisasikan
pembangunan melalui bantuan dana. Pemerintah DKI Jakarta harus punya
konsep, area-area kumuh itu akan dijadikan apa, harus ditata dan
orang-orangnya direlokasi," terangnya.
Tidak hanya dengan Jakarta,
pilot project rusunawa juga akan dibangun di lima kota, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar.
