Katakepo.blogspot.com - Sama presidensialisme Nuswantoro
MK
gak rapopo: "Presiden pada faktanya menjadi sangat tergantung pada
partai-partai politik yang menurut Mahkamah dapat mereduksi posisi
Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem
pemerintahan presidensial" (PUTUSAN Nomor 14/PUU-XI/2013).
Rajutan MK: "posisi Presiden secara umum tidak tergantung pada ada atau tidak adanya dukungan
DPR sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam sistem pemerintahan parlementer () Walaupun dukungan
DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan yang dilakukan Presiden tetapi dukungan tersebut tidaklah mutlak".
Maka,
MK
rapopo sama keserentakan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019:
"penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan
tawar menawar (bargaining) politik yang bersifat taktis demi kepentingan
sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai
politik untuk kepentingan jangka panjang".
Rabenerlah pemahaman presidensialisme rajutan
MK
itu. Ralatan Eyang Mainwaring dan Eyang Shugart: "Presidential systems
vary so greatly in the powers accorded to the president, the types of
party and electoral systems with which they are associated, and the
socioeconomic and historical context in which they are created that
these differences are likely to be as important as the oft-assumed
dichotomy between presidential and parliamentary systems."
Misal
rapodonya presidensialisme AS dengan Amerika Latin (AL) rangkuman Eyang
Cox dan Eyang Morgenstern: "(1) ministers cannot sit in the Assembly in
the U.S. and typically are not appointed with an eye to building
Assembly support, whereas they can often sit in the Assembly
(practically speaking) in Latin America and are often appointed with an
eye to solidifying assembly support; (2) ministers and the president
wield important power in setting the assembly's internal legislative
agenda in Latin America but not in the U.S.; and (3) the integration of
the executive and legislative branches of the parties is often greater
in Latin America than in the United States".
Presidensialismo de coalizao ramuan AL, berlogikakan sistem parlementer itu nitisin Nuswantoro.
Rapodonya
pileg 2014 ketimbang sebelumnya itu mungkin karena Pileg 2014 dijadikan
rangsuman Pilpres macam dininya blusukan birahi Capres Rapopo buat gak
rapopo atas kekuatan di DPR: "Kalau kita menang mutlak maka presiden
akan gampang ngatur program pembangunan. Tapi kalau menang tipis susah.
Karena nanti pasti ada tawar menawar, ada transaksi,
PDIP tidak mau seperti itu".
Capres
Rapopo berpresidensialisme raenak di nggubernurannya. Programnya
dirantas sama DPRD yang racocok itu. Maka, rangsangan Capres Rapopo:
"Coblos no 4". Agar
PDIP raasal menang, tapi ndominan. Misal Pileg 1999: 33 persen kursi
DPR.
Cuma dalam Pileg, pemilih ranyoblos Capres Rapopo atau
PDIP,
tapi Caleg. Akibat rasopannya kompetisi internal rawonan proporsional
open list suara terbanyak, sistem kepartaian rakuat serta Pileg dan
Pilpres rabareng itu, para caleg bisa raboloan dan racocokan saling
merongrong rapuhin partai.
Bisa jadi Capres Rapopo rapopo di
perkotaan. Cuma, penciptaan dapil Pileg racocok guna muasin birahinya.
Umumnya kota dirames sama kabupaten/pedalaman. Seperti di AL bersistem
Pileg Nuswantoro, kaum marhaen di pinggiran/pedalaman rapopo rabun
difulusin caleg. Berkahnya: rapeduli sama partai atau Capres Rapopo.
Rapopo, jika segenap Caleg bertopeng Capres Rapopo.
Lalu, harga kursi dapil di sarangnya
PDIP itu ramurah, buah rabenernya alokasi kursi, dirapopoin pula oleh
MK, buah kutukan UU Pileg No. 8/2012, maujud 11/5/2012, berwuku Bala, demen rapopo berperkara dan bikin ratentrem.
Gak
rapopo open list suara terbanyak Brazil sesuai raporan 1954 politisi
top Osvaldo Trigueiro: "Each candidate must look out for himself above
all. The parties, more than confronting each other, suffer the internal
struggles of their candidates, who wage war against one another."
Raporan intelektual ramain-main Afonso Arinos de Melo Franco 1955: "We
see an internal dispute in which the candidates of the same list attack
each other ferociously, much more than they do with their adversaries."
Raporan Senator Milton Campos 1983: " the rivalry among candidates of
the same party is becoming unbearable. Elections are spectacles of
disharmony among colleagues, undermining party cohesion."
Terus,
gak rapopo adalah setel kongsian dan ber-DPR-an itu sendiri: pembentukan
dan disiplin fraksi, voting/konsensus, komisi kerja dsb.
Racocoknya, Rabu itu hari pileg, hari maujudnya
PDIP
trah PDI dan Capres Rapopo. Rabu rames Rabu: rarahayu. Bisa rancu, jika
kaum marhaen garis fengshui radikal gak rapopo sama nomor 4 yang dead
star penggeliat stres.
Jadi, ramungkin blusukan Capres Rapopo
bisa bikin kejutan ranyono PDIP-nya ndominan, rarono-rene mulungin
kongsian. Raolo peluangnya tahun 2019 sebab pelet pengasihan coattail.
Apalagi jika closed list.
Ramudahlah Capres Rapopo berapopo agar
"Indonesia Hebat". Maka, Capres Rapopo perlu ngalab aji Condro Mowo,
berkhasiat bagi yang sudah rapopo blusukan berat.
