Tuesday, November 19, 2013

Saudi siap dukung Israel serang Iran

Katakepo.blogspot.com - Israel dan Arab Saudi bekerja sama untuk menyerang Iran. Saudi juga akan mengizinkan Israel melintasi wilayah udara negeri itu untuk menyerang Iran. Tak hanya itu, Saudi juga akan menyediakan pesawat tanpa awak, helikopter penyelamat, dan pesawat tanker.

Surat kabar asal Inggris The Sunday Times menerbitkan laporan mengejutkan itu baru-baru ini. Penyerangan itu merupakan langkah antisipasi jika pembicaraan di Jenewa, Swiss, antara Negara Barat dan Iran pekan ini gagal memaksa Iran menghentikan program nuklirnya, seperti dilansir surat kabar Haaretz, Ahad (17/11).

"Ketika perjanjian Jenewa ditandatangani maka pilihan untuk melancarkan serangan militer akan kembali dipertimbangkan. Pihak Saudi sangat marah dan bersedia mendukung penuh Israel," ujar Times mengutip sejumlah sumber.

Iran kini tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan China, di Jenewa untuk membahas pencabutan sanksi dan program nuklir Iran.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam wawancara dengan stasiun televisi CNN, program nuklir Iran merupakan ancaman nyata bagi Israel dan pencabutan sanksi terhadap Iran akan membuat Negeri Mullah itu terus mengembangkan nuklirnya hingga bisa memicu konflik di masa depan.

Badan INtelijen Israel Mossad dilaporkan bekerja sama dengan sejumlah pejabat Saudi untuk merancang kerjasama usai penandatangan perjanjian soal nuklir Iran di Jenewa.

Athena bangun masjid pertama

Katakepo.blogspot.com - Pemerintah Yunani dua hari lalu akhirnya mengumumkan akan membangun masjid pertama di Ibu Kota Athena setelah tertunda selama 13 tahun.

Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan, Sabtu (16/11), menteri infrastruktur menyatakan sebuah konsorsium untuk pembangunan masjid itu sudah dipilih setelah mengalami kegagalan lima kali.

Athena selama ini menjadi salah satu ibu kota negara di Eropa yang tak memiliki masjid.

Masjid yang akan dibangun seluas 600 meter persegi itu akan menelan biaya Rp 15,1 miliar. Untuk lahan bangunan masjid itu menggunakan bekas barak kompleks militer. Masjid ini nantinya akan berdiri tanpa memiliki menara dan terletak di sebelah timur laut Thrace, tempat kelompok minoritas warga Turki bermukim.

Masjid ini rencananya akan dibangun dalam waktu enam bulan sesuai penandatanganan kontrak.

Pengumuman pembangunan masjid ini awalnya bergaung sejak tahun 2000 sebelum Olimpiade Athena 2004. Namun rencana itu selalu ditolak oleh kelompok Gereja Kristen Ortodox yang memiliki pengaruh kuat di Negeri Para Dewa itu. Sebanyak 90 persen warga Yunani beragama Kristen.

Meski masjid itu akan menjadi masjid resmi pertama dibangun di ibu kota namun sebelumnya sudah ada beberapa tempat musala bagi muslim beribadah. Jumlah imigran muslim di Yunani terus meningkat terutama berasal dari Pakistan.


Sunday, November 17, 2013

4 Mitos keliru tentang kesehatan organ intim pria

Katakepo.blogspot.com - Sama seperti organ intim wanita, organ intim pria atau Mr. P juga mempunyai banyak mitos baik mitos yang salah maupun mitos yang benar.

Oleh karena itu sebelum mempercayainya lebih lanjut, ada baiknya Anda mempelajari mitos berikut yang berkaitan dengan kesehatan organ intim pria seperti dilansir dari yourtango.com.

Scrubbing diperlukan untuk menjaga kebersihan organ intim
Melakukan scrubbing atau menggosok kulit demi menghilangkan sel kulit mati memang diperlukan untuk menjaga kesehatan kulit. Namun apabila Anda melakukan scrubbing pada organ intim dapat menyebabkan infeksi karena kulit yang melapisi Mr. P sangat rapuh dan halus.

Membersihkan dengan sabun itu penting
Menggunakan sabun untuk membersihkan organ intim terutama sabun yang mengandung bahan keras dapat menyebabkan infeksi seperi nyeri, kemerahan, dan juga bengkak. Selain itu sabun juga dapat mengganggu keseimbangan pH organ intim.

Masturbasi dapat menyebabkan masalah kesehatan
Anggapan ini tidak sepenuhnya benar karena ternyata masturbasi malah bermanfaat untuk kesehatan. Masturbasi dapat meredakan stres dan juga dapat menghindarkan Anda dari resiko kanker prostat.

Lotion tidak baik untuk kesehatan Mr P
Pada kenyataannya, mitos ini salah karena ada beberapa jenis lotion atau pelembap yang dapat memelihara kesehatan saraf, pembuluh darah, dan jaringan halus yang melapisi organ intim pria. Lotion ini dibuat dari bahan yang alami dan dapat diaplikasikan setiap hari.

Banyak mitos keliru yang beredar berkaitan dengan kesehatan organ intim pria. Oleh karena itu pelajari lebih dahulu sebelum mempercayainya. Selain itu kunci dari menjaga kesehatan organ intim adalah dengan menggunakan cara yang alami untuk merawatnya.

Curhat SBY dan tuah presidensialisme

Katakepo.blogspot.com - Jadi Presiden SBY memang benar-benar tidak enak. Masa sisa berkuasa yang tinggal setahun, mestinya bisa digunakan untuk meninggalkan kesan atau kenangan baik. Tapi yang terjadi sebaliknya. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang sifatnya hendak memberi kesan atau kenangan baik, yang didapat justru kritik tajam dan hujatan.

Minggu (10/11) malam lalu misalnya, melalui akun Facebook dan Twitternya, SBY menyatakan, akan meluncurkan buku 'Selalu Ada Pilihan'. Buku yang ditulis sendiri itu berisi pengalaman SBY memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir. "Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua," tegasnya.

Namun niat baik SBY tersebut mengundang kritik tajam. Bukan hanya dari para politisi pesaingnya, tetapi juga dari kalangan nonpolitik. Mereka curiga, penerbitan buku tersebut hanya bentuk pembelaan diri. SBY hendak menegaskan kembali sebagai presiden yang teraniaya. Seperti yang lain, buku ini hanya pencitraan.

Sebelumnya, SBY mengeluhkan kemacetan Jakarta. Maksudnya, hendak berbagi dengan warga Jakarta, bahwa dirinya juga terkena macet. Namun ketika dia menyatakan bahwa kemacetan Jakarta adalah tanggung jawab gubernur DKI Jakarta, maka banyak orang mengecamnya.

Ketika Mahkamah Konstitusi diterjang badai korupsi oleh ketuanya, SBY buru-buru bertindak menjaga kewibawaan lembaga tersebut, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun perppu ini menuai banyak protes. "Hanya karena yang mengeluarkan SBY," tegas Refly Harun.

Singkat cerita, di mata banyak orang, seperti terekam dalam media massa, seakan tidak ada yang benar yang dilakukan SBY dalam setahun terakhir ini. Keluh kesahnya justru jadi bahan gunjingan: lebay, cari perhatian, presiden, pencitraan.

Celakanya, dalam kondisi seperti itu, tak banyak pembelaan oleh anak buahnya. Meskipun apa yang disampaikan oleh SBY itu menyangkut kebijakan pemerintah, para menterinya sering pura-pura tidak tahu. Pembelaan kencang justru datang dari para kader Partai Demokrat.

Nah di situlah masalahnya, SBY seakan bukan presiden yang harus dibela oleh para menteri dan pejabat pemerintah lainnya selama dia berbicara tentang kebijakan pemerintah melainkan hanya seorang ketua umum Demokrat yang harus dibela oleh kadernya. SBY pun terlihat sebagai bukan presidennya rakyat Indonesia, melainkan ketua umumnya orang Demokrat.

Dari perspektif politik kenegaraan, kesediaan SBY menjadi ketua umum Demokrat, memang merupakan kesalahan fatal. Lebih-lebih hal itu dilakukan menjelang Pemilu 2014 di mana persaingan antarpartai politik mencapai puncaknya.

Tapi dari perspektif politik praktis, pengambilalihan kursi ketua umum Demokrat itu merupakan tindakan strategis. Sebab, SBY tidak hanya menyelamatkan Partai Demokrat dari konflik internal, tetapi juga menghindari dari kejatuhan yang memalukan dalam pemilu nanti.

Lagi pula, kalau Demokrat benar-benar jatuh dalam pemilu, pascapemilu partai ini tidak hanya tidak menjadi apa-apa, tetapi para (mantan) elitnya bisa jadi obyek politik untuk dikerjain, tidak terkecuali SBY. Siapa mau masa pensiun justru jadi obyek pemberitaan buruk?

Tetapi kritik pedas para politisi dan kecaman keras masyarakat melalui media sosial atas apa yang dilakukan SBY dalam setahun belakangan, menunjukkan langkah politik praktis SBY, salah, atau tidak tepat. Atau, setidaknya, tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Pada titik inilah, sangat relevan bila mendiskusikan kembali posisi presiden di partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemahaman bahwa NKRI ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial perlu ditekankan kembali, agar bias-bias parlementer terhindari, sehingga pemerintahan bisa efektif.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan atau perdana menteri, terpisah dari jabatan kepala negara. Disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintah (eksekutif) berada di parlemen. Sebab, partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak membentuk pemerintahan.

Meskipun demikian perdana menteri dan kabinetnya tidak bisa semena-mena karena kepala negara bisa turun tangan sewaktu-waktu demi pertimbangan kepentingan negara. Kekuasaan kepala negara memang terbatas, tetapi dia bisa mengatasnamakan kepentingan negara berdasarkan akal sehat rakyat.

Ini berbeda dalam sistem presidensial di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dijabat satu orang. Akibatnya, kecenderungan semena-mena terbuka lebar, lebih-lebih bila presiden masih menjabat sebagai ketua partai. Dia jadi sosok yang tidak terkontrol, karena bisa memanipulasi kepentingan partai diatasnamakan kepentingan negara, kebijakan pemerintah diklaim kebijakan partai.

Seperti diskusi selama ini, partai politik menolak keras pemisahan jabatan itu. Sebab mereka yang menikmatinya. Tapi akal sehat rakyat tidak bisa dibungkam, sehingga apapun yang dilakukan SBY selalu dicurigai, bahkan dikecam.

Malaysia tukang tadah TKI ilegal

Katakepo.blogspot.com - Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya yang bekerja di sektor informal, terus muncul ke publik. Pemerintah dinilai lalai dalam menempatkan dan melindungi mereka. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dianggap bertanggung jawab atas persoalan ini.

Tetapi meski pemerintah telah menghentikan sementara penyaluran TKI rumah tangga, penyelundupan orang Indonesia ke negara berapor merah terus berlanjut.

Moratorium itu tidak menyelesaikan masalah kalau sumbernya tidak dibenahi. Belum lagi ke negara lain. Polanya datang dulu misalnya ke Singapura, setelah dari Singapura mereka berangkat ke negara lain, kata Kepala BNP2TKI Mohamad Jumhur Hidayat kepada merdeka.com.

Berikut penjelasan Jumhur kepada Alwan Ridha Ramdani dan juru foto Muhammad Luthfi Rahman Rabu lalu.

TKI di Timur Tengah dan Malaysia kerap bermasalah. Bagaimana mengatasi ini?

Kita sudah kerjakan sejak lama. Bahkan Malaysia sejak 2009 sudah kita stop. Arab Saudi sudah dua tahun kita hentikan untuk penempatan pembantu. Stop dengan alasan mereka harus membenahi sistemnya, sekarang belum terbuka.

Untuk TKI informal berkurang, tapi di sisi lain, kita kampanye dan promosi untuk TKI formal. Seperti perawat, pelayan restoran, minyak dan gas serta lainnya. Orang Timur Tengah sudah mulai terbiasa. Kita bisa menempatkan non-PRT sudah banyak dan telah menggeser orang-orang dari Filipina. karena KBRI atau pemerintah meminta yang formal.

Idealnya, awal penyaluran TKI harus lewat perusahaan penyalur?

Di Filipina ada 1.200 perusahaan semacam PJTKI, tapi bagus karena pengawasan pemerintah luar biasa, tidak main-main. Karena mereka puluhan tahun serius menangani tenaga kerja. Kita baru serius menangani TKI. Padahal sejak 1970-an kita sudah mengirim TKI. Tapi kita baru punya undang-undang pada 2004.

Artinya, selama 30 tahun menempatkan orang keluar negeri tanpa payung undang-undang, mengerikan kan? Dari sisi regulasi kita hancur-hancuran dibanding Filipina, tapi sekarang sudah agak lebih baik. Tahun 2004, kita sudah mulai berbenah, termasuk pembentukan badan.

Terobosannya?

Kami ini badan pengawas. Kita sekarang online dengan 438 kabupaten/kota se-Indonesia. Biasa sebelum sistem online, ribuan rakyat di sebuah kabupaten/kota pergi ke suatu negara pejabatnya tidak tahu. Pemerintah lokal tidak tahu karena ada pemalsuan dokumen. Kami tidak tahu bagaimana pelatihannya.

Saat saya awal-awal jadi kepala badan, kita pernah survei mendatangi BLK (Balai Latihan Kerja). Ada BLK tidak menggelar pelatihan, tidak ada instruktur, tapi bisa mengirim puluhan ribu tenaga kerja. Sakitkan negara ini. Artinya apa? itu formalitas saja BLK. Ratusan ribu kayak gitu. Ini sebelum ada BNP2TKI.

Ketidakseriusan sejak dulu ini bikin banyak masalah?

Iya dong. Jadi kami ini cuci piring. Sebelum layanan online, misalkan di Kabupaten Cianjur, terdata hanya 62 orang berangkat. Begitu sistem online, terdata enam ribu orang.

Sekarang ini kepala dinas mengeluh kantornya seperti pasar. Tapi memang harusnya begitu karena ini perintah undang-undang. Setiap hari ada 28 ribu dokumen, mana mungkin periksa satu-satu. Kita online sebagai proses pembenahan.

Bagaimana soal pelatihan?

Di BLK orang datang dulunya hanya performa saja. Yang lebih ngeri, hanya menyetorkan daftar nama. Bahkan orangnya sudah berangkat. Sejak awal jadi pejabat, saya sudah bilang hentikan perdagangan orang ini.

Dengan membiarkan orang memalsukan dokumen, tidak dilatih, kesimpulannya sederhana, kita jadi pedagang orang berlogo Garuda. Saya instruksikan anak buah saya benahi masalah ini. Saya omongin ini pada rapat menteri dan membicarakan dengan menko.

Terobosannya terhadap pelatihan di BLK?

Saat ini di BLK pelatihannya sesuai fasilitas. Misalnya, satu BLK hanya berkapasitas 300 orang per bulan. Pemberian izin setelah diperiksa sesuai fasilitasnya. Setelah itu kami masukkan pada sistem online. Misalnya, begitu 350 terdaftar, langsung ditolak oleh sistem.

Kenapa? Kalau enggak bahaya. Nanti asal tampung padahal kapasitasnya hanya 300 orang. Jadi kami kunci. Kalau tambah fasilitas kita tambah lagi. Dulu kapasitas 200 orang yang diberangkatin seribu orang.

Selain itu, kita kunci durasinya. Kalau dia harus dilatih 200 jam atau satu bulan, harus satu bulan. Jangan hanya satu hari. Caranya bagaimana? Absensi elektronik. Stres mereka. Kalau di komputer misalnya belum sampai 200 jam, tidak akan keluar sistem lain.

Sistem kita berurutan sampai 14 alur harus dilewati. Kita pasang CCTV di tempat dia berlatih untuk mengontrol. Mereka tidak benar, kita suratin. Ini untuk meningkatkan kualitas biar TKI tidak mudah dapat bujuk rayu dan menghindari kasus. Kasus menurun.

Dampaknya?

Memang ada perlambatan penyaluran TKI karena kita tidak mencari omzet. Kita tidak dagang orang. Kita ingin yang berangkat memenuhi standar dan perlindungan.

Kalau mekanisme ini berjalan bagus, di luar tidak akan bermasalah?

Di sini kita sempurnakan habis-habisan tapi ini tergantung sistem perlindungan suatu negara. Ada negara sistem perlindungannya tidak sempurna. Paspor ditahan, tidak boleh komunikasi, jam kerja tidak jelas, rumah dilayani besarnya seperti apa. Kita minta dibenahi. Makanya kita moratorium.

BNP2TKI bisa memberikan rapor merah ke suatu negara biar TKI tidak bekerja di negara cenderung bermasalah?

Bukan hanya rapor merah, moratorium. Itu lebih dari rapor. Beberapa negara sudah kita hentikan. Beberapa negara kita minta harus hati-hati.

Tapi kenyataannya masih banyak yang datang ke negara kena moratorium?

Kenapa masih? Itu yang namanya penyelundupan. Jadi menyetop orang keluar negeri kalau sumber kesempatan kerja dan kemiskinan orang akan terpental dengan berbagai cara.

Misalnya, dalam kasus TKI Wilfrida. Dia bukan TKI dalam kategorisasi pemerintah. Kalau dalam kategori pemerintah, dia harus berangkat dengan benar, diketahui pemerintah, mengikuti pelatihan baru dia boleh bekerja di luar negeri. Ini tidak. Langsung direkrut, pura-pura jadi pelancong, atau wisatawan. Sampai di Malaysia dipekerjakan.

Modus itu banyak sekali?

Banyak sekali. Moratorium itu tidak menyelesaikan masalah kalau sumbernya tidak dibenahi. Belum lagi ke negara lain. Polanya datang dulu, misalnya ke Singapura, setelah dari Singapura mereka berangkat ke negara lain.

Lantas bagaimana memberantas ini?

Itu memang tidak mudah. Kalau mau jujur, itu bukan tugas BNP2TKI karena yang memberangkatkan adalah kriminal. Itu harusnya ditangkap. Saya apresiasi sudah dilakukan oleh kepolisian, tapi ini harus digencarkan.

Apakah ini juga ada hubungannya dengan negara penerima TKI?

Ada. Pernyataan saya apa kurang galak? Malaysia itu turut serta dalam perdagangan manusia. Kenapa? Karena mereka tukang tadah. Contohnya dalam kasus Wilfrida atau puluhan ribu seperti Wilfrida. Proses berangkatnya menyelundup. Sampai di Malaysia, dia bisa mendapatkan visa kerja. Artinya dia menampung sesuatu yang buat kita ilegal. Makanya banyak kasus seperti Wilfrida.

Saya bilang ke Malaysia jangan memberikan visa. Kalau memberikan visa mafianya akan terus. Kalau dibilang tersistematis, ya iya dong. Agen-agen di Malaysia seolah dibukakan, tidak ada larangan cari PRT di Indonesia karena Malaysia akan memberikan visa bekerja. Agen jadinya mencari kaki tangan di tanah air sampai ke desa-desa. Ini bukan hanya terjadi ke Malaysia, tapi puluhan ribu orang ke Timur Tengah, Yordania, bahkan Syria.

Contoh sederhana, Malaysia itu nakal untuk TKI. Kita sudah membuat KTKLN sebagai langkah untuk menghentikan yang ingin bekerja di luar negeri. Adanya KTKLN, BNPTKI sudah mengetahui datanya dan imigrasi bisa menanyai.

Pemerintah Malaysia nakal. Saat ini visa kerja tidak boleh ditempel di paspor. Pemasangan visa kerja baru ditempel di kapal atau pesawat setelah lolos imigrasi Indonesia. Sampai sana mereka tinggal kerja.

Yang digunakan mereka jalur tidak berdokumen. Kalau menggunakan jalur berdokumen, kita harus tanya perusahaan dan lain-lainnya. Banyak negara mengeluarkan visa kerja. Tapi banyak juga tidak punya paspor atau masuk melalui jalur tikus. Ini yang bikin penyelundupan manusia.

Beban masalah harus segera diselesaikan?

BNP2TKI saat ini jemput bola karena ada yang beralasan kantor kami jauh. Makanya kami bikin kantor di daerah perbatasan atau kantong-kantong bisa membuat orang jadi ilegal. Dan ini menjadi drop. Tidak punya alasan lagi orang tidak bikin dokumen. Kantornya saat ini tidak harus ada di ibu kota provinsi. Kita bikin sebanyak-banyaknya kantor di kantong-kantong daerah penyalur TKI.

Dengan pola kantong ini masalah ditimbulkan menurun?

Saya kira cukup banyak. Setelah ada layanan di kantong TKI, ada ribuan orang terdata dan dilayani. Artinya mungkin dulu mereka berangkat tanpa dokumen.

Artinya pemalsuan identitas sudah drastis berkurang?

Sangat. Malahan untuk TKI non-PRT itu sudah bukan menjadi isu. Pemalsuan umur hanya bagi yang mau jadi PRT.