Tetapi meski pemerintah telah menghentikan sementara penyaluran TKI rumah tangga, penyelundupan orang Indonesia ke negara berapor merah terus berlanjut.
Moratorium itu tidak menyelesaikan masalah kalau sumbernya tidak dibenahi. Belum lagi ke negara lain. Polanya datang dulu misalnya ke Singapura, setelah dari Singapura mereka berangkat ke negara lain, kata Kepala BNP2TKI Mohamad Jumhur Hidayat kepada merdeka.com.
Berikut penjelasan Jumhur kepada Alwan Ridha Ramdani dan juru foto Muhammad Luthfi Rahman Rabu lalu.
TKI di Timur Tengah dan Malaysia kerap bermasalah. Bagaimana mengatasi ini?
Kita sudah kerjakan sejak lama. Bahkan Malaysia sejak 2009 sudah kita stop. Arab Saudi sudah dua tahun kita hentikan untuk penempatan pembantu. Stop dengan alasan mereka harus membenahi sistemnya, sekarang belum terbuka.
Untuk TKI informal berkurang, tapi di sisi lain, kita kampanye dan promosi untuk TKI formal. Seperti perawat, pelayan restoran, minyak dan gas serta lainnya. Orang Timur Tengah sudah mulai terbiasa. Kita bisa menempatkan non-PRT sudah banyak dan telah menggeser orang-orang dari Filipina. karena KBRI atau pemerintah meminta yang formal.
Idealnya, awal penyaluran TKI harus lewat perusahaan penyalur?
Di Filipina ada 1.200 perusahaan semacam PJTKI, tapi bagus karena pengawasan pemerintah luar biasa, tidak main-main. Karena mereka puluhan tahun serius menangani tenaga kerja. Kita baru serius menangani TKI. Padahal sejak 1970-an kita sudah mengirim TKI. Tapi kita baru punya undang-undang pada 2004.
Artinya, selama 30 tahun menempatkan orang keluar negeri tanpa payung undang-undang, mengerikan kan? Dari sisi regulasi kita hancur-hancuran dibanding Filipina, tapi sekarang sudah agak lebih baik. Tahun 2004, kita sudah mulai berbenah, termasuk pembentukan badan.
Terobosannya?
Kami ini badan pengawas. Kita sekarang online dengan 438 kabupaten/kota se-Indonesia. Biasa sebelum sistem online, ribuan rakyat di sebuah kabupaten/kota pergi ke suatu negara pejabatnya tidak tahu. Pemerintah lokal tidak tahu karena ada pemalsuan dokumen. Kami tidak tahu bagaimana pelatihannya.
Saat saya awal-awal jadi kepala badan, kita pernah survei mendatangi BLK (Balai Latihan Kerja). Ada BLK tidak menggelar pelatihan, tidak ada instruktur, tapi bisa mengirim puluhan ribu tenaga kerja. Sakitkan negara ini. Artinya apa? itu formalitas saja BLK. Ratusan ribu kayak gitu. Ini sebelum ada BNP2TKI.
Ketidakseriusan sejak dulu ini bikin banyak masalah?
Iya dong. Jadi kami ini cuci piring. Sebelum layanan online, misalkan di Kabupaten Cianjur, terdata hanya 62 orang berangkat. Begitu sistem online, terdata enam ribu orang.
Sekarang ini kepala dinas mengeluh kantornya seperti pasar. Tapi memang harusnya begitu karena ini perintah undang-undang. Setiap hari ada 28 ribu dokumen, mana mungkin periksa satu-satu. Kita online sebagai proses pembenahan.
Bagaimana soal pelatihan?
Di BLK orang datang dulunya hanya performa saja. Yang lebih ngeri, hanya menyetorkan daftar nama. Bahkan orangnya sudah berangkat. Sejak awal jadi pejabat, saya sudah bilang hentikan perdagangan orang ini.
Dengan membiarkan orang memalsukan dokumen, tidak dilatih, kesimpulannya sederhana, kita jadi pedagang orang berlogo Garuda. Saya instruksikan anak buah saya benahi masalah ini. Saya omongin ini pada rapat menteri dan membicarakan dengan menko.
Terobosannya terhadap pelatihan di BLK?
Saat ini di BLK pelatihannya sesuai fasilitas. Misalnya, satu BLK hanya berkapasitas 300 orang per bulan. Pemberian izin setelah diperiksa sesuai fasilitasnya. Setelah itu kami masukkan pada sistem online. Misalnya, begitu 350 terdaftar, langsung ditolak oleh sistem.
Kenapa? Kalau enggak bahaya. Nanti asal tampung padahal kapasitasnya hanya 300 orang. Jadi kami kunci. Kalau tambah fasilitas kita tambah lagi. Dulu kapasitas 200 orang yang diberangkatin seribu orang.
Selain itu, kita kunci durasinya. Kalau dia harus dilatih 200 jam atau satu bulan, harus satu bulan. Jangan hanya satu hari. Caranya bagaimana? Absensi elektronik. Stres mereka. Kalau di komputer misalnya belum sampai 200 jam, tidak akan keluar sistem lain.
Sistem kita berurutan sampai 14 alur harus dilewati. Kita pasang CCTV di tempat dia berlatih untuk mengontrol. Mereka tidak benar, kita suratin. Ini untuk meningkatkan kualitas biar TKI tidak mudah dapat bujuk rayu dan menghindari kasus. Kasus menurun.
Dampaknya?
Memang ada perlambatan penyaluran TKI karena kita tidak mencari omzet. Kita tidak dagang orang. Kita ingin yang berangkat memenuhi standar dan perlindungan.
Kalau mekanisme ini berjalan bagus, di luar tidak akan bermasalah?
Di sini kita sempurnakan habis-habisan tapi ini tergantung sistem perlindungan suatu negara. Ada negara sistem perlindungannya tidak sempurna. Paspor ditahan, tidak boleh komunikasi, jam kerja tidak jelas, rumah dilayani besarnya seperti apa. Kita minta dibenahi. Makanya kita moratorium.
BNP2TKI bisa memberikan rapor merah ke suatu negara biar TKI tidak bekerja di negara cenderung bermasalah?
Bukan hanya rapor merah, moratorium. Itu lebih dari rapor. Beberapa negara sudah kita hentikan. Beberapa negara kita minta harus hati-hati.
Tapi kenyataannya masih banyak yang datang ke negara kena moratorium?
Kenapa masih? Itu yang namanya penyelundupan. Jadi menyetop orang keluar negeri kalau sumber kesempatan kerja dan kemiskinan orang akan terpental dengan berbagai cara.
Misalnya, dalam kasus TKI Wilfrida. Dia bukan TKI dalam kategorisasi pemerintah. Kalau dalam kategori pemerintah, dia harus berangkat dengan benar, diketahui pemerintah, mengikuti pelatihan baru dia boleh bekerja di luar negeri. Ini tidak. Langsung direkrut, pura-pura jadi pelancong, atau wisatawan. Sampai di Malaysia dipekerjakan.
Modus itu banyak sekali?
Banyak sekali. Moratorium itu tidak menyelesaikan masalah kalau sumbernya tidak dibenahi. Belum lagi ke negara lain. Polanya datang dulu, misalnya ke Singapura, setelah dari Singapura mereka berangkat ke negara lain.
Lantas bagaimana memberantas ini?
Itu memang tidak mudah. Kalau mau jujur, itu bukan tugas BNP2TKI karena yang memberangkatkan adalah kriminal. Itu harusnya ditangkap. Saya apresiasi sudah dilakukan oleh kepolisian, tapi ini harus digencarkan.
Apakah ini juga ada hubungannya dengan negara penerima TKI?
Ada. Pernyataan saya apa kurang galak? Malaysia itu turut serta dalam perdagangan manusia. Kenapa? Karena mereka tukang tadah. Contohnya dalam kasus Wilfrida atau puluhan ribu seperti Wilfrida. Proses berangkatnya menyelundup. Sampai di Malaysia, dia bisa mendapatkan visa kerja. Artinya dia menampung sesuatu yang buat kita ilegal. Makanya banyak kasus seperti Wilfrida.
Saya bilang ke Malaysia jangan memberikan visa. Kalau memberikan visa mafianya akan terus. Kalau dibilang tersistematis, ya iya dong. Agen-agen di Malaysia seolah dibukakan, tidak ada larangan cari PRT di Indonesia karena Malaysia akan memberikan visa bekerja. Agen jadinya mencari kaki tangan di tanah air sampai ke desa-desa. Ini bukan hanya terjadi ke Malaysia, tapi puluhan ribu orang ke Timur Tengah, Yordania, bahkan Syria.
Contoh sederhana, Malaysia itu nakal untuk TKI. Kita sudah membuat KTKLN sebagai langkah untuk menghentikan yang ingin bekerja di luar negeri. Adanya KTKLN, BNPTKI sudah mengetahui datanya dan imigrasi bisa menanyai.
Pemerintah Malaysia nakal. Saat ini visa kerja tidak boleh ditempel di paspor. Pemasangan visa kerja baru ditempel di kapal atau pesawat setelah lolos imigrasi Indonesia. Sampai sana mereka tinggal kerja.
Yang digunakan mereka jalur tidak berdokumen. Kalau menggunakan jalur berdokumen, kita harus tanya perusahaan dan lain-lainnya. Banyak negara mengeluarkan visa kerja. Tapi banyak juga tidak punya paspor atau masuk melalui jalur tikus. Ini yang bikin penyelundupan manusia.
Beban masalah harus segera diselesaikan?
BNP2TKI saat ini jemput bola karena ada yang beralasan kantor kami jauh. Makanya kami bikin kantor di daerah perbatasan atau kantong-kantong bisa membuat orang jadi ilegal. Dan ini menjadi drop. Tidak punya alasan lagi orang tidak bikin dokumen. Kantornya saat ini tidak harus ada di ibu kota provinsi. Kita bikin sebanyak-banyaknya kantor di kantong-kantong daerah penyalur TKI.
Dengan pola kantong ini masalah ditimbulkan menurun?
Saya kira cukup banyak. Setelah ada layanan di kantong TKI, ada ribuan orang terdata dan dilayani. Artinya mungkin dulu mereka berangkat tanpa dokumen.
Artinya pemalsuan identitas sudah drastis berkurang?
Sangat. Malahan untuk TKI non-PRT itu sudah bukan menjadi isu. Pemalsuan umur hanya bagi yang mau jadi PRT.
0 comments:
Post a Comment