"Ada sekitar 10 bandara dipegang UPT kementerian perhubungan ditawarkan oleh swasta, contoh bandara Tarakan," ujar Kepala pusat komunikasi publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan kepada merdeka.com, Jumat (15/11).
Alasan dilepasnya pengelolaan bandara pada pihak swasta tidak lain karena alasan pendanaan. Pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola bandara.
"Sebetulnya butuh anggaran yang banyak dan pemerintah belum siap. Makanya kita over ke swasta baik dibangun maupun yang sudah dioperasikan yang akan ditawarkan," ucapnya.
Dia menyebutkan, UPT Kemenhub mengelola sekitar 100 bandara di Indonesia. Secara bertahap, bandara-bandara itu akan diserahkan pengelolaannya pada pihak swasta.
Bagi yang bersedia, akan diberikan semacam konsesi atau kontrak pengelolaan. Di dalamnya ada ketentuan soal bagi hasil. "Tapi pemerintah akan menerima bagian atau hasil keuntungan,"
Bambang menyebutkan, 10 bandara yang ditawarkan antara lain Bandara Sentani (Jayapura), Bandara Mutiara (Palu), Bandara Juwata (Tarakan), Bandara Matahora (Wakatobi), Bandara Sultan Babullah (Ternate), Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara Komodo (Labuan Bajo), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Fatmawati (Bengkulu), Bandara Radin Inten II (Lampung).
Tidak hanya menyerahkan pengelolaan bandara pada pihak swasta, Kemenhub juga berencana membangun bandara-bandara baru yang pembangunannya juga diserahkan ke pihak swasta. Semisal pembangunan bandara Kulon Progo di DIY, Kertajati di Jawa Barat dan bandara di Bali Utara. Untuk FS dan penentuan lokasi bandara Kulon Progo serta Bali Utara sudah rampung.
Sementara Bandara Kertajati, pembangunannya dijadwalkan dimulai tahun ini. "Kertajati itu untuk infrastruktur dasar dikerjakan Kementerian Perhubungan, untuk terminal dikerjakan oleh Pemprov Jabar dan swasta. Anggarannya sekitar Rp 3-4 triliun di bawah biaya Bandara Kualanamu," jelasnya.
0 comments:
Post a Comment