Corporate Secretary Angkasa Pura II, Daryanto mengatakan pemanfaatan Bandara Halim ini bisa selamanya. Angkasa Pura II telah menandatangani nota kesepahaman dengan TNI AU yang selama ini menggunakan Bandara Halim.
"Ada macam nota kesepahaman pengoperasian Bandara TNI AU di Halim oleh AP II berakhir Tahun 2005. Kemudian diperpanjang Tahun 2010, yang waktu itu ada AP I, AP II, Dirjen Perhubungan Udara dan TNI AU yang ditandatangani di Bali," ujar Daryanto ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (21/11).
Dalam nota kesepahaman pertama dalam pemanfaatan lahan bandara Halim dilakukan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri pertahanan. Dalam, pemanfaatan lahan tersebut tidak ada sewa menyewa tetapi gratis.
"Tidak ada sewa menyewa melalui nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan. Tetapi, pembagiannya bagaimana secara teknis diatur lagi dengan kepala cabang bandara dan komandan lanud," jelasnya.
Saat ini, Bandara Halim dapat dikomersilkan berdasarkan Keputusan Menteri No 369 yang dikeluarkan pada 25 Mei 2013. Sehingga, dalam pemanfaatan lahan halim untuk landasan penerbangan dari pengalihan arus lalu lintas di Bandara Soekarno-Hatta tidak menyalahi aturan.
"Sejak dikeluarkan aturan itu, makanya haji bisa diterbangkan tidak dari Cengkareng tetapi ke Halim. Dahulu bandara Halim tidak digunakan sebagai penerbangan komersial, tetapi hanya untuk carter flat dan VVIP. Makanya haji bisa ke halim.
Sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan tidak dapat memastikan sampai kapan Bandara Halim Perdanakusuma akan menjadi bandara komersial. Optimalisasi Bandara Halim ini dilakukan karena Bandara Soekarno-Hatta sangat padat.
Dalam rencananya, Bandara Halim akan menampung 60 - 80 penerbangan yang dialihkan dari Bandara Cengkareng. Namun demikian, Bandara Halim hingga saat ini masih digunakan TNI AU.
"Tetap miliknya AU dan terus akan tetapi tergantung perjanjiannya tanya AP II. Iya tetap kepemilikannya AU," ujar Dahlan di Tanjung Priok Jakarta, Kamis (21/11).
0 comments:
Post a Comment