Australia gandeng Facebook tutup fanpage hacker Indonesia

Katakepo.blogspot.com - Pihak Australia dan sekutunya mulai gerah dengan kehadiran para peretas Indonesia yang tergabung dalam Anonymous Indonesia karena telah menyerang sejumlah situs penting Australia dan dianggap telah merongrong wibawa pemerintah Australia.
Oleh karena itu, Australia dan sekutunya, terutamanya Amerika Serikat mulai menekan jejaring sosial seperti Facebook untuk menutup akun-akun yang dipakai untuk koordinasi serangan para hacker.
Hal tersebut dibuktikan dengan dihapusnya fans page hacker Indonesia dari akun sosial media tersebut. Komunikasi para hacker melalui Indonesian Security Down Team dengan hashtag #stopspyingonIndonesia.
Namun begitu, bukan sekadar dihapus, teknik intelijen tingkat tinggi juga dipakai yang mana kemudian dibuat fans page palsu yang nantinya menjadi semacam perangkap bagi para hacker yang bergabung dan menyerang sesuai perintah fans page palsu itu untuk kemudian dapat diajukan ke pengadilan internasional.
"Kerja sama Facebook dengan intelijen Amerika Serikat memang bukan baru, sehingga penghapusan fans page ini pasti merupakan atas upaya campur tangan AS melalui NSA maupun FBI, yang merupakan sekutu Australia menurut perjanjian UKUSA, yang kemudian disebut dengan kehadiran "Lima Mata (Five Eyes)" yang terdiri dari Australia, AS, Kanada, Selandia Baru dan Inggris," ungkap pengamat telematika Heru Sutadi.
Meski begitu, para hacker Indonesia nampaknya tidak kehilangan akal. Akun Twitter bisa dijadikan saran berkomunikasi, selain membuat akun fans page baru di Facebook lagi. Apakah akun Twitter Indonesia Security Down Team akan menyusul nasib fans page Facebook yang dihapus atau tidak, hingga kini akun masih berfungsi seperti biasa.
Pihak hacker sendiri mengaku sudah mengajukan banding atas penutupan tersebut, namun mendapat respons. "Kami dah ajukan banding, namun belum ada respons dari pihak Facebook," demikian tulis admin akun para hacker anonymous tersebut dalam akun Twitter nya.

Read More

Ini jawaban Korsel dan Singapura soal isu menyadap Indonesia

Katakepo.blogspot.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil duta besar Singapura dan Korea Selatan untuk Indonesia. Hal ini dilakukan terkait isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia atas bantuan Singapura dan Korea Selatan.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menjelaskan, dari pemanggilan tersebut, Dubes Singapura membantah telah membantu Australia melakukan penyadapan. Namun untuk Korea Selatan tak menyanggah berita itu.

"Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita tersebut. Kalau dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya. Mereka menyatakan bahwa pemberitaan ini tidak ada dasarnya," ujar Marty di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Marty, kedua negara itu bukan hanya menyangkut dengan Indonesia. Hal ini juga sudah pernah disinggung saat sidang umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

"Khusus Singapura dan Korsel statusnya bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara. Melihat situasi yang demikian, di sidang umum PBB pun disinggung soal hak pribadi dari ancaman pengumpulan data di luar kawasan yang melanggar hukum, ini inisiatif Indonesia," tegas dia.

Dia menambahkan, atas penyadapan ini, pihaknya belum mau melanjutkan kerja sama dengan Australia. Kondisi seperti ini akan terjadi hingga aturan main kerja sama antara Indonesia dan Australia benar-benar jelas.

"Roadmapnya sudah jelas. Pertama, menghentikan tiga bentuk kerjasama, tukar menukar informasi dan data intelijen, menghentikan latihan militer bersama dan mereview kerjasama. Langkah kedua, Presiden menugaskan Menlu untuk bertemu dengan counter partnya untuk membahas soal masalah yang kemarin timbul. Setelah dicapai titik temu, code of conduct akan dibahas dan ditekuni langsung oleh Pak Presiden. Harus ada rasa saling percaya terpulihkan. Roadmapnya sudah jelas," terang dia.

Read More

Bocah 10 tahun tewas saat bentrokan di Mesir

Katakepo.blogspot.com - Seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun kemarin dilaporkan tewas ketika para pendukung dan penentang presiden terguling Muhammad Mursi bentrok di Kota Suez, Mesir. Polisi dikabarkan juga sempat menembakkan gas air mata untuk menghalau kerusuhan di daerah-daerah lain di Negeri Sungai Nil itu.
Bentrokan meletup ketika kelompok-kelompok pro-Mursi memulai pekan demonstrasi anti-militer dengan slogan 'Pembantaian Abad Ini', yang merujuk pada insiden 14 Agustus lalu ketika pasukan keamanan Mesir menumpas kubu garis keras di Lapangan Rabaa al-Adawiya, di Ibu Kota Kairo, seperti dilansir stasiun televisi Special Broadcasting Service, Sabtu (23/11).
Sedikitnya 600 orang tewas dalam insiden itu, dan bentrokan-bentrokan lainnya juga terjadi di hari yang sama di seantero Negeri Piramida itu.
Pejabat keamanan mengatakan anak tidak disebutkan namanya itu tertembak di bagian kepalanya kemarin ketika bentrokan terjadi usai salat Jumat.
Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di sejumlah daerah di Kairo dan beberapa kota lainnya.
Polisi menembakkan gas air mata ketika kelompok-kelompok mahasiswa pendukung dan penentang Mursi saling lempar batu di Universitas Al-Azhar.Polisi kemarin juga menembakkan gas air mata untuk membubarkan bentrokan di Lapangan Rabaa al-Adawiya.
Bentrokan juga terjadi di Kota Fayoum, namun polisi berhasil membubarkannya dengan tembakan gas air mata.

Read More

4 Komisi ini pernah diserang Ahok

Katakepo.blogspot.com - Ketus sudah menjadi gaya bicara khas Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tak pandang siapa lawan bicaranya, jika dianggap tak sepaham pasti akan dia lawan.

Setiap mengucapkan kata 'pedas', Ahok bahkan tak takut akan mendapatkan musuh baru. Baginya sesuatu yang salah tak boleh dibiarkan tetap salah, dan yang benar harus terus dipertahankan.

Tak cuma menyasar pribadi, Ahok juga menyerang institusi yang dianggapnya cuma buang-buang anggaran negara. Beberapa hari lalu, giliran komisi-komisi bentukan negara yang dikritik Ahok. Menurut Ahok, 70 komisi di Indonesia bisa dibubarkan karena kinerjanya tak jelas.

"Kalau hanya menghabiskan uang negara untuk apa? Kalau komisi nampung-nampung orang buat kritik saja untuk apa? Sekarang solusinya apa? Kalau kasih kritik kasih juga solusinya dong. Mengerti enggak Undang-Undang (UU)? UU itu mengatur haknya orang. Tetapi ketika hak Anda yang Anda pakai mengganggu orang lain, ya aturan UU itu akan dikenakan pada Anda," sindir kata Ahok.

Berikut ini empat dari 70 komisi negara yang pernah diserang Ahok karena dianggap tak jelas dan maksimal:
1. Komisi Penanngulangan AIDS 
Pemerintah sangat concern dengan penyakit AIDS yang mulai berkembang di Tanah Air. Untuk mencegah penularan yang semakin tak terbendung, pemerintah lantas membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Lembaga independen ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi di Indonesia. KPA di bentuk berdasarkan peraturan presiden republik indonesia No 75 tahun 2006.

Di mata Ahok, keberadaan KPA tak begitu penting. Sebab Ahok tak pernah melihat kerja nyata dari KPA.

"Komisi Penanggulangan AIDS. Yang kerja puskesmas-puskesmas juga," katanya.
2. Komisi Hukum Nasional
Pemerintah membentuk Komisi Hukum Nasional (KHN) pada 18 Februari 2000. Pembentukan ini sesuai perintah Surat Keputusan Presiden tentang Komisi Hukum Nasional.

Misi awal pemerintah membentuk komisi ini untuk menegakkan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia, berdasarkan keadilan dan kebenaran, dengan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum. Selain itu, pembentukan komisi ini diharapkan dapat membantu presiden saat mendesain rencana pembaruan hukum.

Seiring berjalannya waktu, di usianya ke 13 tahun, Ahok tak sedikit pun melihat kerja dari komisi ini. Dia menyarankan komisi ini dibubarkan apalagi kinerjanya untuk bangsa tak pernah terdengar.

"JE Sahetapy saja bilang suruh bubarin kok. Untuk apa komisi itu lagi? Nah kita harus berani. Waktu saya di Komisi II DPR RI saya sudah bilang itu harus dibubarkan," sindir Ahok.
3. Komnas HAM
Dengan komisi ini, Ahok pernah bersitegang saat penggusuran warga bantaran Waduk Pluit. Pemprov DKI harus merelokasi mereka lantaran menempati tanah ilegal dan waduk harus dinormalisasi.

Awal mula ketegangan itu saat Ahok menyebut warga yang membandel tak mau dipindah bak perilaku komunis. "Kalau enggak mau kita tangkap lapor polisi, enak aja emangnya komunis main duduk-dudukin. Kalau legal tanda tangan surat perjanjian," kata Ahok, kala itu.

Tak terima dengan ucapan Ahok, warga lantas melaporkan ke Komnas HAM. Komnas HAM menindaklanjuti kasus ini meskipun tahu warga menempati tanah negara yang harusnya bebas permukiman.

"Iya kita dapat laporan warga soal pernyataan Ahok yang menuding mereka komunis. Nanti akan klarifikasi itu," ujar Komisioner Komnas HAM Siane Indriani.

"Mereka tidak terima disebut komunis. Mereka mengaku punya KTP, di sana juga ada ketua RT, mereka juga bayar pajak selama ini," tambahnya.

Untuk meluruskan, Komnas HAM lantas berniat memanggil Ahok. Tapi Ahok bersikeras tak ada yang salah dengan pernyataannya.

"Mana? Aku gak bilang warga komunis loh. Dipelintir itu sifatnya loh. Saya cuma bilang, kalau LSM yang ngotot minta bagi lahan tanah negara, itu cara komunis. Itu ingatkan kita cara komunis, tuan tanah rebut tanah negara bagi ke rakyat. Sekarang dia pernah gak ngurusin orang-orang yang tinggal di rusun sewa? Dijual belikan? Bantu saya dong. Itu pidana semua," ungkap Ahok.

Menurut Ahok , dia juga dapat melaporkan penyewa tanah negara ke Komnas HAM. Sebab, menurut dia, orang-orang seperti itu melanggar HAM.

"Oke kalau melanggar HAM saya melaporkan orang menyewakan tanah negara, itu melanggar HAM juga? Semua HAM, HAM, HAM," tegas Ahok.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ahok kesal dengan ulah pelajar Jakarta yang doyan tawuran. Selain merugikan diri sendiri juga mengganggu ketertiban umum.

Saking emosinya, Ahok menyebut perilaku pelajar yang suka tawuran tak ubahnya calon bajingan. Apalagi, mereka bersekolah di sekolah negeri yang disubsidi anggaran daerah. Apalagi tindakan membajak bus termasuk kriminal.

"APBD kita terbatas untuk sekolah. Sekolah kita terbatas, masih banyak anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta yang jelek dan murah. Kemudian sekolah negeri dipakai oleh orang yang sok-sokan," beber Ahok.

"Mau lapor Komnas Anak? Boleh. Pertama dikasih boleh, kedua kamu udah bukan anak, kamu calon bajingan," tegasnya.

Rupanya ucapan pedas Ahok itu dikritik berbagai pihak. Sebagai pejabat penting di DKI, Ahok dinilai tak pantas berkata demikian, apalagi ditujukan untuk pelajar.

Sebagai komisi yang concern pada anak, KPAI ikut berkomentar. Ahok dinilai berlebihan dan mereka akan melakukan somasi.

"Pengacara yang ditunjuk siswa akan mengajukan somasi pada Ahok atas pernyataannya 'anak-anak calon bajingan'," kata Ketua Satgas KPAI, M Ihsan.

Diancam disomasi, Ahok tak diam begitu saja. Dia malah menyebut KPAI tak paham undang-undang.

"Ada pasal di Undang-Undang Pendidikan. Si siswa juga wajib mentaati peraturan. Siswa juga harus dapat hak didik. Itu benar, tapi kalau hak tidak dipakai untuk sekolah dan tertib, maka ada hukuman. Bayangkan komisi tidak mengerti UU. Cuma tidak bisa bubar kan ada di dalam UU, mesti lapor DPR," jelas Ahok.

Read More

Sebanyak 27.000 anak di Banten tak sekolah

Katakepo.blogspot.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Hudaya mengatakan, ada sekitar 27.000 anak usia sekolah dasar di daerah itu tidak bersekolah. Anak-anak usia sekolah tersebut berumur antara 7-11 tahun, dan seharusnya mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD).

"Ini merupakan 'potensi' penambahan tuna aksara, kalau memang mereka benar-benar tidak bersekolah," katanya di Pandeglang seperti dilansir dari Antara, Jumat (22/11).

Mengenai penyebaran anak yang tidak sekolah tersebut, menurut dia, terdapat di delapan kabupaten/kota di Banten, namun yang terbanyak di Kabupaten Tangerang. Pemprov Banten telah berupaya agar mereka dapat bersekolah.

Ia juga menyatakan, anak-anak tersebut tidak bersekolah bukan karena faktor ekonomi, tapi lebih disebabkan karena budaya. "Para orang tua kita sampaikan kalau masalah biaya tidak perlu dipikirkan karena banyak bantuan dari pemerintah sehingga anaknya bersekolah tidak perlu bayar," katanya.

Hudaya juga menyatakan, Pemprov Banten sedang berupaya mengentaskan tuna aksara, dan diharapkan pada 2017 masalah tersebut bisa dituntaskan. Menurut dia, dua tahun terakhir ini upaya pengentasan buta aksara di daerah itu menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga tingkat pengurangannya cukup besar.

Read More