Katakepo.blogspot.com - Baru dua bulan, sebut saja namanya Adnan, bekerja di sebuah perusahaan mengelola blok minyak dan gas di Indonesia Timur. Dia pernah bekerja di bagian legal perusahaan multinasional asal Jepang.
Tetapi, ada rasa berbeda yang dia tangani saat ini. Kerjaannya selain berhubungan dengan pemerintah juga terkait Satuan Kerja Khusus Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).
Paling tidak, selama dua bulan menjadi staf hukum di perusahaan minyak, dia harus mondar-mandir Wisma Mulia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hampir lima kali saya rapat dengan orang-orang SKK Migas, katanya kepada merdeka.com dua pekan lalu. Dia meminta nama aslinya disamarkan.
Bukan hanya harus paham soal hukum kontrak dan lainnya. Tetapi, lobi di SKK Migas memang sangat kencang. Jika tidak mau ikut aturan main itu, orang-orang dari perusahaan itu bakal dicuekin.
Dalam lima kali rapat dengan staf di SKK Migas, paling tidak perusahaannya harus menyiapkan dana segar rata-rata Rp 40 jutaan untuk saban kali pertemuan. Anggaran ini untuk menghibur para staf usai rapat. Mereka yang meminta. Mintanya sih halus, ujarnya.
Bahkan, rapat diselenggarakan bersama SKK Migas jarang sekali dilakukan di kantornya yang megah itu. Para pegawai pengelolaan minyak lebih memilih kumpul di hotel berbintang sebagai syarat menggolkan sebuah kontrak. Setelah itu, biasanya mereka minta meluncur ke Panglima Polim atau tempat khusus untuk karaokean atau lainnya. Bahkan mintanya yang anyir-anyir," tutur Adnan.
Saban kali rapat, perwakilan perusahaan akan ditemui empat staf. Itu baru stafnya, kalau atasannya itu urusan atasan saya. Saya tidak tahu soal yang atas-atas, katanya. Tapi dia mendengar dari seorang teman, suap buat atasan kabarnya bisa mencapai sepuluh persen dari nilai kontrak.
Dia mengungkapkan perjamuan dilakukan sebelum dan sesudah kontrak didapat. Kalau tidak, kerja pegawai SKK Migas dijamin lelet.
Seorang petinggi SKK Migas mengakui pihaknya banyak menerima tekanan soal pembagian blok migas setiap kali menggelar tender. Banyak titipan dari politisi atau pemerintah terhadap blok ditenderkan.Sehingga sampai saat ini banyak blok migas sudah ada pemenang tendernya tapi tidak digarap. Mereka akhirnya jadi calo atau makelar blok migas," ujarnya.
Bau anyir di SKK Migas, dulu bernama BP Migas, terbukti dengan tangkap tangan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandidi dengan beberapa orang dari vendor swasta Karnel Oil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rudi diduga menerima suap dua kali, yakni USD 300 ribu pada bulan Ramadan dan USD 400 ribu setelah Lebaran. Totalnya fulus dia terima USD 700 ribu.
Selain itu, dari ruang kerjanya KPK menyita 180 gram kepingan emas, 60 ribu dolar Singapura dan USD 2 ribu. Di kotak deposit Rudi, juga ditemukan USD 32 ribu. Terakhir, KPK menyita sedan mewah Camry Hybrid.
Pengganti sementara Rudi Rubiandini, Johannes Widjonarko, sebelumnya wakil Rudi di SKK Migas, membantah praktek busuk di lembaganya. Dia menolak adanya suap sepuluh persen dari nilai kontrak.
Secara diplomatis, dia menegaskan jika ada permintaan hiburan atau lainnya dari para vendor, hal itu di luar kedinasan dan tanggung jawab pribadi. Pada prinsipnya kalau itu dikeluhkan, itu bukan kebijakan SKK Migas."
0 comments:
Post a Comment